Inilah, Bandung.- Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah bergulir sejak tahun 2007 lalu telah memberikan efektifitas yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan program PKH ini menjadi salah satu program pemerintah yang cukup efekif dalam mengurangi tingkat kemiskinan peserta PKH, yaitu keluarga sangat miskin (KSM).

“Ternyata peran PKH bukan semata-mata peran jangka pendek tapi untuk jangka panjang ternyata peran yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi penerimanya,” ungkap Aher dalam sambutan acara pertemuan tahunan PKH di Bandung, Kamis (12/5/2016).

“Alhamdulillah kemudian kemiskinan pun turun cukup tajam semenjak 2008 sampai sekarang. Tahun 2008 di angka 13,5 persen sekarang sudah diangka 9,4 persen. Mudah-mudahan ke depan terus turun dan terus turun sebagai keberhasilan program pembangunan kita. Tentu saja ini menjadi harapan, sehingga ketahanan keluarga pun menjadi baik,” tambah Aher.

Aher pun menjelaskan bahwa sebuah keberhasilan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan makro ekonomi tidak menjadi sebuah ukuran untuk saat ini, apabila hal tersebut tidak berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya keberhasilan pembangunan yang hakiki harus dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu berkurangnya tingkat kemiskinan, pengangguran, serta pelestarian lingkungan.

“Yang ketiga harus terus kita gelorakan, karena seluruh pasokan bahan kebutuhan hidup kita berasal dari alam semesta. Jadi salah satu keberhasilan pembangunan yang paling harus dituju adalah lestarinya bumi ini,” tutur Aher.

Berdasarkan data, pada tahun 2015 Kementerian Sosial RI telah memberikan anggaran PKH di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 949,859 miliar untuk peserta PKH sebanyak 604.518 KSM.

Menteri Soial RI Khofifah Indar Parawansa yang hadir pada acara Annual Summit PKH Jabar 2016 ini mengatakan, pihaknya akan menambah penerima PKH dari 3,5 juta (sebesar 7%) menjadi 6 juta (sebesar 11%) KSM di seluruh Indonesia mulai bulan Juni 2016 mendatang.

Sementara untuk Jawa Barat, Mensos Khofifah mengatakan pihaknya akan menambah jumlah penerima di Jawa Barat menjadi 1 juta lebih KSM yang sebelumnya 604.518 KSM ditambah 420.000 KSM.

“Ini bagian dari upaya kita untuk memutus mata rantai kemiskinan. Tapi hal ini memang harus diintegrasikan apakah dengan program kementerian lembaga lain atau dengan program dari pemprov, pemkot, dan pemkab,” kata Mensos.

“Misalnya penerima PKH yang rumahnya tidak layak huni (rutilahu) harus dapat prioritas intervensi program rutilahu. Jadi ini upaya integrasi program itu,” tutur Mensos usai acara.

Mensos juga mengatakan para penerima PKH ini dalam 5 tahun harus mampu untuk mandiri. Hal ini bisa dilihat dari usaha produktif yang telah mereka lakukan, seperti program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang disertakan dalam PKH.

“Kita juga harus menghitung supaya penerima PKH itu maksimal lima tahun mereka mandiri. Itungan mandirinya antara lain ketika mereka sudah dianggap cukup untuk bisa memimpin program usaha ekonomi produktif melalui KUBE. Ada Kelompok Usaha Bersama, maka rutilahunya dari pemprov KUBE-nya dari Kemensos. Maka 2013 para penerima PKH itu sudah bisa mandiri. Jadi mata rantai kemiskinan diputus ketika dia sudah siap mandiri,” papar Mensos di hadapan awak media yang hadir.