KOTA BANDUNG – Untuk mempercepat implementasi program Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari) Pemprov Jawa Barat bersama Unsur FKPD di Jabar menggelar acara sosialisasi Gerakan Citarum Bestari di Aula Graha Tirta, Jl. Lombok Kota Bandung, Kamis (31/8/16). Acara sosialisasi ini dihadiri sekitar 370 perusahaan untuk meminta komitmen mereka dalam mendukung pelestarian lingkungan alam Sungai Citarum.

Pelaksanaan program Citarum Bestari yang dicanangkan sejak tahun 2014 lalu memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, seperti unsur pemerintah, pengusaha, serta masyarakat luas. Dalam acara sosialisasi ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan pihaknya akan menjadikan Citarum Bestari sebagai program superprioritas pemerintahannya karena Citarum mencerminkan peradaban umat khususnya masyarakat di wilayahnya.

Di hadapan ratusan pengusaha yang hadir ini, Aher pun menekankan pentingnya kesiapan dunia usaha dalam melaksanakan program ini. Untuk itu, dia meminta komitmen perusahaan agar siap dan berkontribusi langsung secara nyata dalam Citarum Bestari.

“Direktur Utama yang hadir dari perusahaan sekarang cuman sedikit. Jadi tolong sampaikan kepada para direktur anda yang tidak hadir disini bahwa ini urusan penting, ini urusan value, ini urusan nilai kehidupan. Tidak sederhana. Kita tidak rela masa depan bangsa kita hancur gara-gara lingkungannya hancur,” ungkap Aher.

Dengan begitu, menurut Aher orientasi pembangunan yang dilakukan saat ini harus tertuju pada pembangunan pelestarian alam, selain pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, paradigma pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan atau merusak lingkungan merupakan cara lama yang harus diubah oleh bangsa ini.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Rasio Ridho Sani yang hadir pada kesempatan ini mengatakan bahwa perlu dilakukan pembenahan izin, pengwasan, dan penerapan sanksi penegakan hukum lingkungan secara tegas saat ini. Menurut Ridho hal ini memerlukan partisipasi semua elemen baik pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha.

“Untuk menyelesaikan persoalan kompleks ini tidak ada satupun lembaga yang sanggup menyelesaikannya. Kita memerlukan pendekatan kolaboratif, pendekatan bersama-sama oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan tidak terlepas dari dunia usaha,” ungkap Ridho.

Menurut Ridho pengaruh Citarum dalam kehidupan dan ekonomi ini sangat besar. Untuk itu, Ridho mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku hidup kita yang lebih peduli pada lingkungan hidup serta meningkatkan kepedulian kita pada Sungai Citarum.

Jabar Akan Bentuk Samsat Lingkungan

Pada kesempatan ini, Aher juga mengatakan bahwa pihaknya melalui Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) sudah mendatangi berbagai perusahaan di sekitar Citarum untuk memeriksa kelayakan Instalansi Pengolahan Limbah (Ipal) dari setiap perusahaan. Hasilnya, perusahaan yang menerapkan Ipalnya dengan baik bisa dihitung dengan jari.

“Dari ratusan perusahaan yang mengolah limbah dengan baik dan setengah baik itu jari saya tidak habis untuk menghitungnya, saking jarangnya perusahaan yang mengelola limbah dengan baik. Padahal mereka ketika diberi izin untuk mendirikan perusahaan pasti mereka juga diperintahkan untuk membuat Ipalnya dengan baik,” tutur Aher usai acara.

Untuk menangani hal tersebut, Pemprov Jawa Barat pun akan membentuk Samsat. Samsat ini terdiri dari unsur pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota), kepolisian, kejaksaan, unsur TNI, serta unsur perusahaan atau asosiasi perusahaan. Samsat ini akan bertugas untuk menyelesaikan permasalah perusahaan terkait pengelolaan limbah ataupun kegiatan perusahaan yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

“Melalui Samsat ini nanti akan kita panggil satu-satu perusahaannya yang orientasinya penyelesaian,” pungkas Aher.

“Mari kita lakukan pembangunan dengan berorientasi pada pelestarian lingkungan, karena tak ada satupun pasokan kehidupan kita yang tidak berasal dari alam. Hiduplah tanpa membunuh kehidupan dan sejahterlah tanpa menyengsarankan orang,” pungkasnya.