Inilah, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan ‎Rancangan perampingan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diajukan Pemprov ke DPRD Jabar sudah sangat ideal. Menurutnya, perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), biro serta asisten sudah dipikirkan matang-matang.
“‎Biro dari 12 jadi sembilan siapa mau nolak. Itu sudah ideal. Terus Asisten dari lima jadi tiga, mau dikritisi ya hasilnya itu-itu saja. Protes biasa itu mah,” tutur Heryawan kepada wartawan, Rabu (7/9/2016).

Menurut dia, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jabar yang keberatan dilebur ditanggapi dingin. Pria yang akrab disapa Aher ini berucap penolakan pasti ada. Pasalnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak selalu membuat semua pihak senang dan menerima.

“‎Kalau ada yang menolak kita tinggal menjelaskan saja. Boleh jadi kritisi mereka karena belum dikasih penjelasan yang lengkap. Belum utuh,” ungkapnya.

Rencana peleburan sejumlah OPD menjadi satu, kata Aher, bukan menjadi keinginannya sendiri. Kebijakan pusat melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja mengharuskan pemerintah daerah melakukan perampingan SOTK-nya.

“Hal-hal yang terkait dengan peraturan pemerintah pusat tidak bisa diganggu gugat,” katanya.

‎Disinggung penyatuan Dinas Peternakan Jabar dengan Badan Ketahanan Pangan menurut Aher hal tersebut bukan tidak tanpa alasan. Rencana tersebut sebetulnya sudah dipikirkan matang oleh Pemprov Jabar. Ketahanan pangan bisa masuk peternakan, ke perkebunan, ke pertanian.

“Tapi idealnya ke peternakan. Kalau masih di pertanian berarti kita masih belum melangkah. Karena yang nanti akan ditata hanya tentang karbohidrat saja. Jabar harus lebih maju menuju protein hewani. Jadi lebih cocok di peternakan,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, rencana penggabungan Dinas Peternakan dengan Badan Ketahanan Pangan masih akan dikaji kembali. Pihaknya masih meminta masukan dari berbagai pihak termasuk akademisi perihal rencana tersebut.

“Kemarin sore (Selasa 6/9 lalu) pandangan fraksi diharapkan Dinas Peternakan tetap. Ini akan dikaji oleh kita. Untuk memastikan apa berbenturan dengan undang-undang atau enggak,” ujarnya.

Iwa berharap pada ‎30 September ini, pembahasan SOTK di DPRD bisa selesai. Sehingga tidak menganggu pembahasan anggaran 2017 ke depan “Saat ini Asisten Daerah IV dan Biro Organisasi untuk menampung berbagai masukan dan kajian-kajian terkait,” pungkasnya.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, keberatan dengan rencana perampingan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016.

Saat ini DPRD Jawa Barat masih membahas terkait penyatuan sejumlah OPD tersebut. Dari hasil pembahasan yang dilakukan, nantinya akan dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan lanjutan.

Ketua Komisi I DPRD Jaw Barat Syahrir mengaku, telah menerima keluhan dari sejumlah OPD yang diperkirakan akan dilebur dengan OPD lainnya. Sebagai contoh, diungkapkannya, Biro Aset dan Biro Keuangan keberatan jika harus digabungkan dengan Dinas Pendapatan Daerah.

“Mereka keberatan kalau dirampingkan, berharap tidak digabungkan dengan Dispenda,” ucap Syahrir.