Inilah, Bandun.- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Jabar turun hingga 5,82% pada 2016 ini.
Data tersebut diambil dari kajian BPS Jawa Barat yang mencatat jumlah penurunannya mencapai 4.224.325 orang, atau 261.329 orang dibandingkan September 2015 yang mencapai 4.485.654 orang.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jabar, Dyah Anugrah Kuswardani menjelaskan, penurunan itu terjadi pada penduduk perkotaan, sedangkan di perdesaan sebanyak 1.726.733 orang.

“Jika dibandingkan dengan September 2015 terjadi penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,91% yaitu dari 8,58% menjadi 7,67%. Dan di perdesaan terjadi kenaikan sebesar 0,19% yaitu dari 11,61% menjadi 11,80%,” terang Dyah kepada wartawan di kantor BPS Jabar, Jumat (5/8/2016).

Dyah menjelaskan, garis kemiskinan Jabar bulan Maret 2016 sebesar Rp324.992, meningkat 2,01% dibandingkan September 2015 sebesar Rp318.602. Untuk daerah perkotaan garis kemiskinan Rp325.017, naik 2,11% dibandingkan September 2015 mencapai Rp318.297.

“Garis kemiskinan di daerah perdesaan mengalami peningkatan yang lebih rendah yaitu 1,79% menjadi sebesar Rp324.937 dibandingkan September 2015 yaitu sebesar Rp319.228,” jelas dia.

Sementara itu Kepala BPS Jabar Bachdi Ruswana mengungkapkan, perekonomian Jawa Barat pada kuartal II/2016 mencapai 5,88%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,94%.

Berdasarkan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 14,46%. Sedangkan dari sisi pengeluaran didapat dari komponen ekspor barang dan jasa 15,91%.

“Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal II/2016 cukup menggembirakan karena di atas 5%. Kondisi ini menunjukkan perekonomian di Jabar memang cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi Jabar terhadap nasional berkontribusi 13%, tertinggi di Indonesia,” papar dia.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jabar secara q-to-q pada kuartal II/2016 mencapai 3,89%, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 3,89%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicetak lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,07%.

“Untuk pengeluaran disebabkan karena adanya pertumbuhan konsumsi pemerintahan mencapai 24,37%,” jelas dia.

Lebih lanjut Bachdi menegaskan, Berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp412,93 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp319,08 triliun.

Sedangka menurut laju pertumbuhan dari sisi lapangan usaha memberikan andil terbesar yakni industri pengolahan sebesar 2,36%.