KOTA BANDUNG – Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga pada sektor perekonomian. Oleh karenanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri berencana menyiapkan anggaran Rp 1,1 T dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

Anggaran dialokasikan untuk sektor investasi, pengembangan UMKM, pariwisata, sistem ketahanan pangan, industri & perdagangan, serta ketenagakerjaan. Diharapkan anggaran tersebut mampu menyerap lebih dari 65ribu tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, membangkitkan aktifitas usaha terdampak, serta menggerakan perekonomian dan relaksasi kredit UMKM.

Disiapkan pula program padat karya yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan nilai Rp 1,6 T untuk 2,6 juta hari/orang/kerja.

Bukan hanya anggaran, Pemprov Jabar juga membentuk satuan tugas pemulihan ekonomi daerah. Satgas pemulihan ekonomi bertugas membangun sinergitas dan kolaborasi antar masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah serta memberikan pertimbangan terkait percepatan pemulihan perekonomian di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Jabar, M. Taufiq Budi Santoso saat menjadi narasumber pada forum group discussion Program Pemulihan Ekonomi untuk Daerah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat, Rabu (5/8).

Diterapkan tiga skenario pemulihan ekonomi di Jawa Barat yaitu penyelamatan, pemulihan, dan penormalan. Penyelamatan berfokus pada tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan menghidupkan kembali UMKM terdampak Covid-19. Pemulihan berfokus pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, membuka bidang bisnis, berinvestasi dan membuka industri besar. Penormalan berfokus pada kelanjutan program pemulihan dan sektor ekonomi lainnya secara normal, termasuk pengembangan infrastruktur melalui KPBU dan obligasi.

Kementerian Keuangan RI juga turut membantu Pemprov Jabar dalam pemulihan ekonomi dengan total komitmen bantuan Rp 8,2 T. Bantuan terbagi menjadi program pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN), VGF TPPAS Legok Nangka, dan penempatan dana daerah di Bank BJB.