Inilah, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung akan membentuk tim kecil untuk mendukung percepatan pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR). Tim ini akan membantu mendapatkan izin prinsip penggunaan dari 14 Kementerian.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan pihaknya membutuhkan izin prinsip penggunaan lahan karena jalur BIUTR Pasteur-Cileunyi sepanjang 20,6 kilometer akan melintasi lahan milik sejumlah lembaga pemerintahan, seperti Kemen PU Pera, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, BPK RI, BPS, Polri, dan lainnya.
“Akan dibentuk tim kecil yang dikoordinasi Pemprov dan Pemkot yang berisi Bina Marga serta biro pengelolaan barang daerah,” ujar Sekda Jabar Iwa Karniwa kepada wartawan di Gedung Sate, Rabu (3/2/2016).
Dia mengatakan tim kecil yang akan dibentuk pada 4 Februari mendatang ini akan melakukan pendataan lahan yang terkena proyek BIUTR secara lebih detail.
Lahan tersebut di antaranya rumah dinas Lapas Sukamiskin, kantor Imigrasi, Balai Kemenpupera, kantor BPS Jabar, UIN Sunan Gunung Jati, kantor kepolisian, dan kantor eks BPK RI.
Menurutnya, kerja tim kecil akan lebih ringan karena sebelumnya Pemprov dan Pemkot telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat.
Dari total 14 Kementerian, 9 di antaranya sudah setuju lahan digunakan untuk proyek BIUTR. “Kami akan rapat dengan Menko Kemaritiman tanggal 10 Februari mendatang,” katanya.
Iwa menjelaskan secara rinci, BIUTR trase I-1 dimulai dari akses Pasupati-Underpass Gasibu sepanjang 5,5 kilometer. Kemudian berlanjut dengan trase II-1 Underpass Gasibu-Cicaheum-Ujungberung sepanjang 8,8 kilometer, dan trase II-3 Ujungberung-Cibiru-Cileunyi 6,3 kilometer.
Selain itu, terdapat trase I-2 yang dimulai dari Gedebage (Km 149)-Soekarno Hatta. Khusus untuk trase ini, proses pembebasan lahan telah berlangsung sejak 2014 dan kini telah terbangun sepanjang 1 kilometer. Tahun ini, Pemprov menganggarkan Rp200 miliar untuk melanjutkan pembebasan lahan sepanjang 1,3 kilometer atau seluas 13 hektare.
“Mudah-mudahan pembebasan lahan dari KM 149 hingga Soeta bisa cepat supaya konstruksi bisa segera dilanjutkan,” bebernya.
Menurutnya, keberadaan BIUTR dapat mendukung fungsi Tol Padalarang-Cileunyi yang selama ini menjadi andalan pergerakan orang dan barang di wilayah Bandung Raya. Keberadaannya diperkirakan mampu mengatasi kemacetan di Bandung 50-60 persen.
“BIUTR akan mengatasi kemacetan dan efisiensi transportasi,” pungkasnya.
