Bandung, Sindo.- Pemprov Jabar berharap dapat memiliki  25% saham Bandara Internasioal Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Majalengka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Keinginan itu munculsetelah pemerintah mengambil alih pendanaan pembangunan BIJB. Kendati begitu, Pemprov tetap ingin dilibatkan dalam pengelolaan bandara  tersebut. Karena dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku, pihaknya mendorong PT BIJB sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meminta hak pengelolaan kepada pemerintah pusat. PT BIJB akan menggandeng pihak lain karena belum berpengalaman dalam pengelolaan bandara.

“PT BIJB insya Allah akan meminta hak pengelolaan bersama puhak lain karena belum ada pengalaman, kita share saham dengan pihak lain. 25% juga sudah bagus apalagi kalau lebih,” ucapya di Bandung, kemarin.

Pelibatan PT BIJB dalam pengelolaan bandara ke depan sebagai bentuk perwakilan masyarakat Jawa Barat. jangan sampai proyek besar ini hanya dinikmati sebagian kelompok saja. “Jadi masyarakat Jawa Barat via BUMD ikut mengelola,” ujarnya.

Sementara proses pengambilalihan pembangunan BIJB masih dalam pembahasan. Bahkan Pemprov dan pemerintah pusat telah membentuk tim kecil untuk mendetailkan proses administrasi pengambilalihan  proyek tersebut. “Progresnya ada di tim kecil membicarakan proses administrasi. Minggu depan sudah ada detailnya,” ucapnya.

Selain itu kata Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan, tim kecil juga akan membahas terkait keinginan Pemprov ingin dilibatkan dalam pengelolaan BIJB saat beroperasi nanti. “(Pengelolaan BIJB) akan dibahas oleh tim kecil juga. Kalau  aerocity sudah jelas oleh BUMD semua,” kata dia.

Aher kembali menjelaskan, pengambilalihan proyek BIJB berawal dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lokasi pembanguna. Saat itu tidak diduga Presiden Jokowi menyatakan proyek tersebut diambil pusat dan pendanaanya bersumber dari APBN.

“(BIJB) Kertajati itu sesuai dengan perintah lisan presiden untuk diambil, pembiayaannya oleh APBN 100%. Jadi Rp2,1 triliun untuk sisi dasat tadiya dibangun BUMD anggarannya Rp500 miliar dari APBD, Rp1,6 dari mitra,” ujarnya.

“Tapi karena kata Pak Presiden belum tentu dapat pembiayaan dari mitra, dari pada belum jelas diambil seluruhnya. Bagi kami jadi ringan. Bandara di Jawa Barat yang tadinya biaya dari APBD plus mitra strategis, sekarang sudah diambil 100% oleh pusat,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Sunatra mengatakan, jika telah beroperasi, BIJB Kertajati memiliki potensi yang besar, salah satunya sebagai sumber pendapatan daerah.

Ini akan terwujud jika pemprov terlibat pebuh dalam pengoperasionalan bandara terbesar setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten tersebut.

“Jadi harus diupayaka agar pengelolaan operasional BIJB Kertajati tidak jatuh ke pihak lain. Jika ditarik oleh pusat, bagi kami itu prihatin, sehingga perlu ada perlawanan,” ujarnya. Dia khawatir, jika diambil alih pusat, Pemprov tidak memiliki peran yang besar dalam pengoperasionalan BIJB Kertajati sehingga berdampak pada minimnya PAD yang diperoleh.

Bahkan, PT BIJB selaku BUMD milik Pemprov Jabar yang disiapkan terancam tidak memiliki fungsi karena pengelolaan bandara tersebut kemungkinan akan diambil alaih oleh PT Angkasa Pura yang merupakan BUMN.