Inilah, Bandung – Tingkat pastisipasi kaum disabilitas bersekolah di Jawa Barat dinilai masih rendah. Karena itu, pihak keluarga diminta peduli untuk mau menyekolahkan anaknya meski sebagai penyandang cacat.

“Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), angka partisipasi kasar bersekolah disabilitas masih berada di angka 12%, ini masih rendah dan butuh perjuangan untuk meningkatkannya,” ujar Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar kepada wartawan di Gedung Sate, Sabtu (30/1/2016).

Dia menjelaskan pemerintah telah membuka ruang bersekolah secara luas bagi anak-anak disabilitas. Jabar sendiri telah mendeklarasikan sebagai provinsi inklusif sejak 2013 dengan menyediakan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat termasuk bagi kaum disabilitas. Ini tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013, tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif penyandang cacat.

Saat ini di Jabar, terdapat 400 sekolah inklusif mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK yang juga didukung sekitar 360 SLB di mana 38 SLB di antaranya berstatus negeri.

Adapun jumlah peserta didik disabilitas di Jabar mencapai 20.000 anak, di mana 5.000 anak di antaranya mengenyam pendidikan di sekolah inklusif. Sedangkan total jumlah anak-anak disablitas di Jabar mencapai 189.000 anak.

“Harus ditumbuhkan minat anak disabilitas untuk bersekolah. Kadang, dari pihak keluarganya yang enggan menyekolahkan anak disabilitas,” katanya.

Selain di bidang pendidikan, pihaknya terus berupaya melakukan perlindungan terhadap kaum disabilitas melalui Perda Nomor 10 tahun 2006. Terdapat pula Perda Nomor 10 Tahun 2012, tentang kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Menurutnya, kaum disabilitas mesti diberdayakan karena mereka punya potensi untuk terlibat dalam pembangunan. Agar lebih berdaya, Demiz mengusulkan agar kaum disabilitas menjadi wirausaha.

Pemprov membuka peluang bagi kaum disabilitas untuk ikut dalam program pencetakan 100.000 Wirausaha Baru. Dukungan permodalan juga siap diberikan melalui program Kredit Cinta Rakyat (KCR).

“Jangan menjadikan disabilitas sebagai objek tapi harus sebagai subjek, mereka punya potensi untuk dikembangkan agar menjadi lebih berdaya,” bebernya.

Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawat mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk menciptakan kesetaraan melalui parade tongkat putih secara estafet melintasi dari Surabaya hingga Jakarta. Kegiatan yang berlangsung sejak 23 hingga 31 Januari ini melintasi 10 kota termasuk Bandung.

Adapun tongkat putih yang biasa digunakan penyandang tunanetra sengaja dipilih sebagai simbol kemandirian.

“Melalui kegiatan parade kami ingin mengajak masyarakat untuk memberikan hak penyandang tunanetra di berbagai aspek mulai dari pendidikan, partisipasi politik perlindungan hukum, termasuk pekerjaan,” ucapnya.

Menurutnya, tipis peluang penyandang tunanetra untuk bekerja di sektor formal terlebih harus bersaing ketat dengan orang biasa. Sementara daya serap sektor formal sendiri sangat terbatas.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengarahkan para penyandang untuk berwirausaha. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Kami arahkan agar penyandang tunanetra berwirausaha karena negara yang kuat harus punya banyak jumlah wirausahawannya,” pungkasnya.