Inilah, Bandung.- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyoroti jalur mudik di jalur tengah dan selatan yang belum dilengkapi prasarana jalan tol.

Ineu berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian yang lebih terhadap kedua jalur mudik tersebut agar masyarakat lebih banyak memiliki jalan alternatif, sehingga tidak terjadi penumpukan di jalur konvensional seperti Pantura.

“Kemarin Kapolda Jabar Bambang Waskito sudah berkoordinasi dengan kami dan beliau mengatakan sudah harus dari sekarang untuk mengantisipasi arus mudik tahun-tahun nanti ” kata Ineu kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/6/2016).

Tidak adanya jalan bebas hambatan di jalur tengah dan selatan yang menyebabkan kemacetan masih sering terjadi pada saat puncak mudik terjadi. Itulah juga penyebab masih banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat kepada para anggota dewan.

“Walaupun tol Cipali sudah jadi tapi kan di selatan dan tengah belum ada tol,” katanya.

Selain itu, lanjut Ineu, keluhan-keluhan lainnya yang diutarakan masyarakat adalah soal operasi pasar murah (OPM) yang dinilai masih kurang merata. Menurutnya seluruh unsur harus bersinergi melakukan kegiatan positif selama bulan Ramadan seperti OPM.

“Kami berharap ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dari tahun ke tahun menjadi masalah ketika mau idul fitri misalnya daging melonjak kami berharap stabil, kemudian ada yang masih kekurangan dapat kita penuhi,” pungkas Ineu.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hening Widiatmoko mengatakan, pemerintah sudah melakukan OPM di 13 kabupaten dan kota yaitu Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Pangandaran, Kabuoaten Tasik, Ciamis, Kota Bogor, Karawang, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Subang, Indramayu, dan Kuningan.

“Setiap daerah digelar dua titik OPM. Jumlah kepala keluarga yang sudah terjamah sejauh ini sebanyak 198 ribu,” kata Hening.

Dia mengklaim pelaksanaan OPM tahun 2016 tidak ada kendala yang berarti. Ketika ditanya tentang verifikasi masyarakat miskin, dia menjawab semuanya sudah dilakukan dimulai dari tingkat lurah dan camat.

“Tidak ada kendala. OPM untuk daerah lainnya akan dilakukan tanggal 30 Juni nanti,” katanya.