Bandung, Sindo.-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat dan Pemprov Jabar segera membentuk tim percepatan akses keuangan daerah dikabupaten/kota yang sudah didirikan kantor cabang OJK. Kedua pihak sepakat untuk mempercepat akses keuangan daerah, guna mendorong dan memberdayakan UMKM di wilayah Jabar. Demikian dikatakan Kepala Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat Anggar B Nurani, dalam pertemuan OJK dengan Pemprov Jabar di Gedung Sate, kemarin. Percepatan akses daerah ini meliputi Cirebon dan Tasikmalaya. Dalam waktu dekat kami akan membuka di sukabumi. Jadi sementara ini ada kantor OJK di daerah lain. Mudah-mudahan tim percepatan segera terbentuk dan mulai bekerja,ujar Anggar. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengutarakan, Pemprov Jabar telah membuat kesepakatan dengan OJK Jabar untuk mempercepat akses daerah. Karena, di daerah ada bank daerah dan banyak BPR. Program ini, diharapkan bisa mendorong dan memberdayakan UMKM. Sekarang di daerah kana da KUR (kredit usaha rakyat) jadi nanti ada tools untuk mendorong dan menyehatkan lembaga keuangan, ungkap Aher Di samping itu, Pemprov Jabar juga berkewajiban mendorong pengawasan bisnis keuangan yang beredar di masyarakat. Sejauh statusnya resmi, maka pihaknya akan mendorong investasi tersebut meski dikhawatirkan adanya money game. Kalau investasi keuntungannya lebih dari 5%, biasanya yang dikhawatirkan adalah money game. Kami ingin mengembangkan keuangan kecil, tapi saat ini cukup waspada dengan adanya hal itu, tambahnya. Dia mengungkapkan, masyarakat harus waspadai jika ada yang menawarkan keuangan 5% perbulan. Pasalnya, untuk mengejar angka 2% laba perbulan saja sudah sulit. Sementara itu, dalam keterangan persnya OJK pusat menyebutkan akan fokus pada dua perhatian untuk menggairahkan kegiatan ekonomi produktif, yakni meningkatkan kemampuan UMKM, pengambangan ekonomi daerah, dan penguat sektor ekonomi prioritas. Selain itu, pihaknya akan mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang. Dengan penguatan kedua akreditas, kami yakin akan dapat memperbaiki struktur ekonomi nasional. Apalagi jika seluruh potensi sektor jasa keuangan dapat ikut diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergi yang besar untuk mendukung upaya percapaian pertumbuhan yang lebih ajeg dan langgeng ke depan, tutur Muliaman. OJK juga mendorong terlaksanakan program percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Program Percepatan Akses Keuangan Daerah, menurut Muliaman sangat membutuhkan peran aktif pemerintah daerah. Selanjutnya, pihak pusat akan menindaklanjutinya melalui tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD), bersama dengan Kementrian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya.