Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2015 digelar selama 2 (dua) hari, yakni pada tanggal 14-15 April 2014. Adapun tema yang diangkat dalam Musrenbang kali ini yaitu “Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat.” Musrenbang hari pertama diselenggarakan di kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat di Jl. Ir. H. Juanda No. 287 Bandung, tepatnya di Ruang Sidang Soehoed Warnaen pada Senin (14/04/2014).

Musrenbang hari pertama merupakan acara awal Musrenbang sekaligus tahap harmonisasi untuk Jawa Barat yang lebih bersinergi. Sedangkan hari kedua adalah acara puncak Musrenbang untuk menghasilkan RKPD tahun 2015. Musrenbang Provinsi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala OPD Provinsi, serta Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda Kabupaten/Kota.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, berharap agar acara berjalan dengan lancar. Setelah itu, sambutan disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, H. Deddy Mizwar sekaligus pembukaan acara Musrenbang. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan amanat UU  No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah No. 6 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hari pertama dinamakan acara awal sebagai tahap harmonisasi untuk Jawa Barat yang lebih bersinergi dalam melaksanakan pembangunan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga meraih hasil pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Tahap Harmonisasi ini sangat penting untuk kembali melakukan verifikasi dan validasi berbagai usulan kebutuhan pembangunan, baik yang dihasilkan melalui forum di setiap SKPD provinsi Jawa Barat bersama stake holders maupun usulan hasil musyawarah di tingkat kewilayahan. Format tahapan telah dilaksanakan melalui dialog, koordinasi, dan sinkronisasi multipihak dengan prinsip Jabar Masagi yang melibatkan 4 (empat) aktor pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi dan komunitas berbasis masyarakat dengan kendali laws and regulations dibantu dengan piranti RKPD Jabar Online.

Bahan bahasan acara awal Musrenbang Provinsi Jawa Barat telah disusun dalam sebuah dokumen hasil Pra Musrenbang yang hari ini akan dilakukan tahap harmonisasi lanjut untuk menghasilkan dokumen RKPD tahun 2015 yang akan dilaporkan di hari kedua. Dokumen hasil Musrenbang akhir penyusunan RKPD tersebut bermuara dalam 10 common goals. Satu hal yang ditekankan oleh beliau bahwa Musrenbang kali ini selain fokus dalam beberapa hal yang telah disampaikan, harus juga fokus pada hal yang benar-benar mampu dilaksanakan secara realistis, terukur dan akuntabel. Dalam artian bukan cuma angan-angan, karena pada faktanya masih ada beberapa poin perencanaan yang masih belum jelas. Beliau pun mengajak untuk bersama-sama meningkatkan efektivitas dan akuntabitilas perencanaan program sehingga lebih mudah dan pasti dalam mengerjakan perencanaan pembangunan.

Setelah sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA memberikan paparan mengenai “Rancangan Harmonisasi dan Sinergi Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015.” Dalam paparannya beliau membahas kondisi tahun 2013 mengenai banyaknya kabupaten, kecamatan, dan penduduk miskin. Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. BPS pun memproyeksikan bahwa penduduk Jawa Barat akan mencapai 57 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia yang akan mencapai 306 juta jiwa.

Adapun hal-hal yang meliputi harmonisasi dan sinergi perencanaan provinsi dan kabupaten/kota tahun 2015 ini yaitu:  (1) Perencanaan tematik sektoral; (2) Perencanaan 37 program dan kegiatan unggulan provinsi Jawa Barat (3) Perencanaan tematik kewilayahan; (4) Perencanaan kegiatan wilayah perbatasan antar provinsi; dan (5) Revitalisasi UPTD/UPTB tahap III. Adapun hal-hal ksusus lainnya meliputi: (1) Perlintasan kereta api tak berpalang pintu (PKA-TBP); (2) Penanganan banjir; (3) Penanganan anak jalanan; dan (4) Penanganan korban trafficking, HIV-AIDS.

Selain itu beliau berpesan kepada kepala dinas agar betul-betul melaksanakan tugasnya. Karena hal ini merupakan kewibawaan suatu misi. Selain itu, dengan rencana membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, banyak aspek rinci yang menjadi pertimbangan. Beliau membahas beberapa hal, di antaranya mengenai misi gubernur yang umumnya melibatkan multi sektor, maka dibuatlah rencana aksi multi pihak, bukan lagi rencana terpadu; tahapan piramida terbalik dalam penyusunan RKPD yang hendaknya memilih perencanaan yang dijadikan prioritas; evaluasi, isu strategis, dan prioritas RKPD Tahun 2014, di mana isu ini direspon oleh 10 common goals, dan lain sebagainya. Terakhir, pesan yang tidak kalah penting yaitu ketika beliau berpesan bahwa harus ada studi yang mengkaji manfaat untuk masyarakat dari suatu program pembangunan besar.

Setelah paparan usai, acara selanjutnya adalah sidang kelompok. Agenda dari sidang kelompok ini yaitu mengenai verifikasi kegiatan dan pendanaan berdasarkan rancanagan PRA RKA/RAB: Prioritas kegiatan kabupaten/kota tahun 2015, prioritas kegiatan OPD provinsi tahun 2015, dan usulan stakeholder pembangunan Jawa Barat tahun 2015. Sidang kelompok ini diadakan secara bersamaan di ruangan yang berbeda, yaitu Bidang Ekonomi di Ruang Sidang Ekonomi, Bidang Sosbud di Ruang Sidang Sosbud, Bidang Fisik di Ruang Sidang Fisik, Bidang Pemerintahan di Ruang Sidang PPE. ******