BOGOR, PIKIRAN RAKYAT — Wilayah Megapolitan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dan Megapolitan Bandung terus meluas pesat. Para ahli memperkirakan kedua megapolitan itu akan menyatu pada 2045 menjadi megapolitan terbesar di dunia mengalahkan Tokyo.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengakui perkembangan wilayah megapolitan Jabodetabek lebih pesat ke arah timur. “Kalau kita lihat sekarang sudah mencapai Cikarang (Kabupaten Bekasi) bahkan Karawang,” katanya, Rabu 29 Agustus 2018.
Perkembangan wilayah Megapolitan Jabodetabek juga mengarah ke selatan seperti Puncak (Kabupaten Bogor) dan Cianjur. Namun, Bambang menilai potensinya lebih pesat ke arah timur menuju wilayah Megapolitan Bandung.
Perkembangan ke arah timur menurut Bambang, dipicu oleh pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka. Sementara, wilayah Megapolitan Bandung juga tengah berkembang ke arah utara dan barat.
“Sehingga kami melihat, lama-lama akan ada pertemuan keduanya (Megapolitan Jabodetabek dan Bandung) yang mungkin terjadi pada 2045,” kata Bambang yang ditemui setelah mengisi materi Institut Pertanian Bogor Internasional Convention Center.
Karena itu, Bambang mengimbau pemerintah daerah yang ada di antara kedua megapolitan tersebut untuk menyiapkan infrastruktur penunjang. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya itu untuk memastikan kelancaran konektivitas kedua megapolitan.
Bambang merasa sistem transportasi darat antara kedua wilayah megapolitan saat ini belum lancar dan memadai. Namun, perjalanan juga terlalu pendek ditempuh menggunakan jalur udara. Salah satu usulannya ialah membangun moda transportasi massa yang lebih efektif dan efisien.
Kendala Menyatukan Dua Megapolitan
Perkembangan di wilayah megapolitan tersebut dinilai terkendala akibat urbanisasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Dampaknya antara lain menimbulkan kemacetan lalu lintas, pengangguran dan kekurangan air bersih.
Untuk mencukupi kebutuhan penduduk di Jakarta, misalnya, Pemerintah Jakarta membutuhkan kontribusi dari daerah di sekitarnya. Seperti untuk menyuplai air bersih, saat ini Bambang mengaku kesulitan membangun bendungan besar di wilayah Jawa Barat karena keterbatasan lahan.
Begitu pula dengan sistem transportasi dan hunian penduduk yang lebih tersebar di wilayah penyangga Ibu Kota seperti Kota dan Kabupaten Bogor. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, pemerintah membutuhkan data wilayah metropolitan terbaru dan lebih detail.
“Dari data itu kita lihat, pusat melakukan (program) apa, daerah melakukan apa. Sehingga ada pembagian tugas yang baik, tidak ada saling duplikasi, atau malah saling menghilangkan,” kata Bambang. Ia mengakui perencanaan pembangunan di daerah yang termasuk wilayah metropolitan masih terpisah-pisah satu sama lain. (Hilmi Abdul Halim)
