Janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025 – 2029, telah menjadi perbincangan hangat dan menarik simpati masyarakat sejak masa kampanye. Gubernur Jawa Barat terpilih yang akrab di sapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM selalu tampil dengan gayanya yang santai. Kang Dedi yang merupakan “Putra Subang” selalu tampil apa adanya justru menarik perhatian masyarakat. Kang Dedi yang cinta produk lokal serta cinta budaya Jawa Barat, selalu mengenakan ikat kepala warna putih disetiap acara.

 Satu hari pelantikan Gubernur Jawa Barat telah berlalu, dengan telah dilantiknya dan ditetapkannya Kang Dedi Mulyadi sebagi Gubernur Jawa Barat, maka janji – janji yang telah disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat sudah harus dilaksanakan.

Saya sampaikan Selamat kepada Kang Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

Mau di bawa kemana Jawa Barat selama lima tahun ke depan?

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang telah di lantik pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 kemarin ingin menjadikan “Jawa Barat Istiwewa” Lembur Diurus Kota di Tata”.

Istilah “Istimewa” disini dimaknai bahwa penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur KDM berkeinginan dan berkomitmen untuk mengistimewakan  masyarakat,  baik  istimewa  dalam memberikan  pelayanan,  maupun  istimewa  dalam pelaksanaan  pembangunan.

Pengertian “Istimewa” juga mengandung makna  situasi  atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa : Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastuktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.

Arti “Jabar Istimewa” memiliki arti yang luas dan mendalam.

Untuk menjadikan Jabar Istimewa perlu dibangun atas tiga pilar utama, yaitu :

1. Pilar Masyarakat yang Sejahtera

     Indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat sejahtera adalah :

1. Masyarakat Jawa Barat memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
2. Masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
3. Masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta memiliki akses ke peluang ekonomi yang baik, dan
4. Masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik, termasuk lingkungan yang sehat, akses ke sumber daya alam yang cukup, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

2. Pilar Pemerintahan yang Baik:

   Pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang baik harus transparan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Ini berarti bahwa pemerintah harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada masyarakat tentang kegiatan dan keputusan yang diambil.
2. Pemerintahan yang baik harus akuntabel dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, dan tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat.
3. Pemerintahan yang baik harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah harus mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat, serta mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, dan
4. Pemerintahan yang baik harus partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

• Pilar Lingkungan yang Asri

Lingkungan yang asri adalah kondisi lingkungan yang terjaga kelestariannya, seimbang, dan harmonis, sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera. Lingkungan yang asri memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Kualitas udara yang baik, bersih dan bebas dari polusi,
2. Kualitas air yang  yang bersih dan bebas dari polusi,
3. Tanah yang subur  kaya akan nutrisi dan dapat mendukung pertumbuhan tanaman,
4. Keanekaragaman lingkungan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk tanaman, hewan, dan mikroorganisme, dan
5. Kondisi Lingkungan fisik yang baik yang memiliki kondisi fisik yang baik, termasuk topografi, geologi, dan hidrologi.

Dengan tiga pilar tersebut, visi “Jabar Istimewa” adalah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat pemerintahan yang baik, dan menjaga kelestarian lingkungan di Jawa Barat.

Implementasi untuk mencapai Visi “Jabar Istimewa” dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti: pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan pelatihan,  Peningkatan bidang kesehatan dan sosial, program pelestarian lingkungan, dan Program pemberdayaan masyarakat. Jika semua program tersebut dilaksanakan dengan baik maka  Visi “Jabar Istimewa” bukan hanya sebuah slogan, tetapi juga sebuah visi dan misi yang konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut tentunya membutuhkan sumber daya yang mencukupi dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Langkah awal Kang Dedi Mulyadi dalam upaya mewujudkan “Visi” Jabar Istimewa” adalah dengan melakukan penataan terhadap anggaran APBD Provinsi, yaitu melakukan efisiensi anggaran dari  beberapa anggaran program dan kegiatan yang dinilai  tidak penting dan tidak tepat sasaran. Hal ini berarti Gubernur Jawa Barat terpilih berkeinginan supaya anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, harus menyentuh langsung, dirasakan dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Beberapa anggaran yang diefisiensi diantaranya: menghapus atau mengurangi pengeluaran yang tidak strategis, menghilangkan perjalanan dinas tidak penting, menghapus belanja pakaian dinas bagi ASN, Membatalkan kegiatan seminar dan sosialisasi yang sifatnya hanya untuk penyerapan anggaran serta memiliki outcome yang tidak jelas, mengurangi anggaran pengadaan ATK dan kelengkapan kantor yang dinilai jumlahnya cukup besar, mengurangi anggaran untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, menghapus kegiatan perjalanana dinas ke Luar Negeri, menghapus anggaran pengadaan mobil dinas, dan mengurangi anggaran untuk honor-honor tenaga ahli.

Hasil Efisiensi anggaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Anggaran sebesar 5 triliun ini nantinya akan dialihkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur strategis, seperti : perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan sarana irigasi, reboisasi, pengembangan fasilitas kesehatan, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat,  pembangunan rumah rakyat miskin, pemasangan jaringan listrik, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah.

Untuk mencapai Visi “Jabar Istimewa, diperlukan peran serta dan konstribusi aktif dari masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan pola pikir dan transformasi masyarakat Jawa Barat dari konsumtif menjadi produktif, perubahan sistem birokrasi yang tarnsparan dan akuntable, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, jalan, kesehatan, pendidikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beberapa Komitmen dan Janji KDM untuk pembangunan Jawa Barat selama 5 tahun ke depan diantaranya adalah:

1. Pembangunan insfrastruktur: Membangun dan memperlebar jalan provinsi, menyelesaikan jembatan – jembatan yang berpotensi rusak, membangun jembatan gantung di seluruh wilayah Jawa Barat, membangun sarana Irigasi untuk menunjang ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat, melakukan reboisasi, membeli tanah-tanah yang mengandung kandungan air untuk menjadi  sumber mata air, dan membuat kerjasama penghijauan dengan PTPN guna meningkatkan ketahanan ekologi dan ekosistem di Provinsi Jawa Barat.
2. Pembangunan Sarana Publik:
3. Pembangunan insfratruktur kesehatan (pembangunan Puskesmas pembantu, Mengembangkan rumah sakit, Memberikan jaminan layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu,
4. Membangun infrastruktur pendidikan: menambah jumlah SMA dan SMK, membangun ruang kelas baru, dan memperbanyak sertifikasi paket A, B, dan C.
5. Membangun sarana publik  urusan sosial: pembangunan rumah rakyat, membangun rumah untuk masyarakat miskin dengan alokasi Rp 40 – 50 juta per unit rumah.
6. Pembangunan infrastruktur dasar: Memasang jaringan listrik senilai Rp 350 Miliar, Membangun IPAL komunal di setiap lingkungan rumah tangga, Mendirikan pembangkit listrik tenaga sampah, dan Membeli mobil pengangkut sampah.

Bismilahirrohmanirrohim, babak baru untuk manatap masa depan Jawa Barat dengan kepemimipinan Kang Dedi Mulyadi telah dimulai. Implementasi program dan kegiatan untuk mewujudkan janji-janji Gubernur saat kampanye mulai ditata dan dikelola. Perangkat Daerah teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa membaca tujuan janji Gubernur terpilih dan berbenah untuk menjalankan serta mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dengan semua unsur pembangunan dan para stakeholder harus dibina.  Dengan komitmen yang kuat, serta didukung oleh sumber daya yang kompeten, system birokrasi yang transparan dan akuntable, regulasi yang baik, dan peran serta semua pihak, maka Jawa Barat akan menjadi “Jabar Istimewa Rakyat Sejahtera”.

Penulis :

Supradi, SKM, MAP

Fungsional Perencana Ahli Muda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Provinsi Jawa Barat

Editor:

Satrya Lasmana K (Pranata Humas Ahli Pertama)