BANDUNG, INILAH KORAN -Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan e-budgeting untuk tahun 2020. Kendati begitu, sistem tersebut sudah diterapkan pada anggaran 2018.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, dengan sistem ini tentu memudahkan pihaknya dalam melakukan pemantauan anggaran dan penyerapannya.

“E-budgeting rencanaya 2020 tapi sudah kita terapkan untuk anggaran 2018,” ujar Iwa, Kamis (7/2/2019).

Dia sampaikan, dengan sistem elektronik akan mendukung proses peningkatan informasi yang mampu bisa lebih cepat sampai kepada pihaknya. Sehingga, ketika ada masalah bisa segera dilakulan koreksi.

Selain itu, pihaknya tidak akan mengeluarkan banyak anggaran bilamana menerapkan sistem e-budgeting ini. Nilai plusnya, pengawasan penggunaan anggaran setiap OPD akan terpantau langsung oleh sistem. Dengan begitu, Gubernur Jabar dan Sekda bisa mengakses langsung informasi tersebut karena data telah terintegrasi.

“Kami bisa deteksi substansi anggaran dan secara cepat kami deteksi serapan anggaran. Kalau lebih cepat mendeteksi, kami lebih cepat mendorong percepatan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Iwa bersyukur, Pemprov Jabar memiliki Sumber Daya Mahasiwa (SDM) yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Selain itu, kata dia, pihaknya pun terbantu oleh Tim Akselerasi pembangunan dalam e-budgeting tersebut.

“Ada orang yang menguasai sistem. Di Indonesia yang ahli sistem ini hanya empat. Satu di antaranya ada di Bappeda,” kata Iwa.

Sementara itu, Kabid E-Government Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat, Ika Mardiah mengatakan, saat ini penyempurnaan sistem e-budgeting tinggal di tahap integrasi dengan sistem lainnya.

“Termasuk integrasi dengan sistem lainnya, semisal e-planning Bappeda, e-bdugeting, itu integrasi tanggung jawab Diskominfo,” ujar Ika Mardiah.