Jakarta, (PR).- Masih adanya sejumlah perizinan yang belum rampung, seperti izin pembangunan dan izin konsesi, tidak menghambat pengerjaan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Izin-izin itu kini masih dalam proses. Presiden Joko Widodo akan terus mengevaluasi proses pembangunannya.

“Siapa bilang izin-izin belum beres, ini proses. Itu (izin pemba-ngunan dan konsesi) kan dalam proses, lagi diproses Kementerian Perhubungan. Jadi bukan mangkrak. Tetapi kan kemudian ada masukan-masukan, ini didengar presiden,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Johan mengatakan, presiden akan melakukan evaluasi atas pengerjaan proyek kereta cepat. Pemerintah sudah menangkap banyak masukan yang dilontarkan anggota DPR, masyarakat, serta pihak lainnya. Itu sebabnya, presiden akan memanggil menteri-menteri yang terkait dalam waktu dekat untuk membahasnya.

“Memang yang kita lihat ada perdebatan antara Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) dan yang lain. Sikap awal pemerintah, dalam hal ini presiden, setelah dia mendapat laporan dari menteri masing-masing waktu itu, maka lalu diputuskanlah untuk meneruskan proyek kereta cepat ini,” tutur Johan.

Di tengah-tengah keputusan itu, kata Johan, ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian publik. Salah satunya soal perizinan lingkungan. Tetapi kemudian disampalkan menteri lingkungan hidup dan menteri perhubungan bahwa proyek itu bisa jalan.

“Meskipun groundbreaking (peletakan batu pertama) sudah dilakukan, tentu ada evaluasi secara terus-menerus yang akan dilakukan presiden. Nanti akan ada rapat berkaitan dengan soal itu,” ujarnya.

Johan mengatakan, masukan-masukan soal kereta cepat bisa datang dari DPR, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang merasa ikut berkepentingan. Dia mengatakan, presiden akan mencermati secara teliti setiap persoalan dan masukan sehingga tidak serta merta pengeijaan proyek kereta cepat itu disimpulkan perlu dihentikan atau tidak dihentikan.

“Tentu presiden akan meminta laporan perkembangannya, baik dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, maupun kementerian yang terkait. Diskusi yang berkembang kan bisa berbeda-beda. Kita ketahui bersama proyek ini sebelumnya ada dua negara yang mau ambil bagian, Jepang dan Tiongkok,” kata Johan.

Semua proses dan tahapan pengerjaan kereta cepat hingga saat ini, kata Johan, bukan proses yang sebentar. Presiden pun punya perhatian khusus soal kereta cepat, yaitu bermanfaat untuk rakyat. Istana meminta agar proses proyek kereta cepat Bandung-Jakarta juga jangan dipandang sebagai proyek yang mendadak. Soalnya, megaproyek senilai Rp70 triliun itu sudah dibicarakan sejak setahun sebelumnya, termasuk perizinan lingkungan untuk pembangunan proyek.

“Proses ini jangan dimaknai mendadak. Yang saya dengar bahwa proyek ini sudah dibicarakan tahun lalu, termasuk amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Itu kan dibicarakan sejak beberapa bulan lalu dalam konteks pembangunan itu. Namun, kemudian, setelah groundbreaking ada suara-suara yang agak berbeda. Tentu ini menjadi masukan buat presiden,” ujar Johan.