Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja mengajak kalangan pengusaha untuk menyaluarkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) alias corporate social responsibility (CSR) dan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) di Jawa Barat Selatan. Alasannya, daerah di sepanjang pesisir yang membentang dari Pangandaran hingga Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi tersebut relatif tertinggal dibanding Jawa Barat bagian tengah atau utara. Selain itu, pesisir Selatan juga merupakan bidikan kawasan pertumbuhan baru di Jawa Barat. Sesuai rencana tata ruang wilayah, Pemerintah Provinsi menetapkan pembangunan tiga pusat pertumbuhan baru di Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, Rancabuaya di Kabupaten Garut, dan Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi. Rencana ini merupakan satu paket dengan pembangunan Metropolitan Bandung Raya, Mertopolitan Bodebek Karpur dan Metropolitan Cirebon. Jabar Selatan ini sangat luas, alamnya juga kaya. Namun demikian, penduduknya masih sedikit, hanya 2,3 juta jiwa. Ini lebih sedikit dari penduduk Kota Bandung, apalagi Kabupaten Bogor. Kesejahteraannya juga rendah. Banyak di antara mereka yang menjadi TKI di Saudi atau Korea. Jadi kalau di depan rumah mereka ada parabola, berarti ada anggota keluarganya yang menjadi TKI. Dan, itu sangat banyak kita temukan di sana, ungkap Kepala Bappeda Jabar sekaligus Sekretaris Tim Fasilitasi CSR Jabar saat Rapat Pembahasan Program CSR Jabar 2016 dan Persiapan Peresmian CSR Jabar Bersama Mitra di Ruang Sidang Soehoed Warnaen Gedung Bappeda Jabar, Jalan Ir H Djuanda, Bandung, 7 Januari 2016. Pertemuan dihadiri tidak kurang dari 50 entitas perusahaan di Jawa Barat, baik swasta nasional maupun badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik negara (BUMN). Kepala Bappeda yang pekan lalu baru saja menyusuri Jabar Selatan mengajak para pelaku usaha untuk menjajal sensasi berkendara sepanjang 400 kilometer di sepanjang pantai selatan Jawa Barat. Dia memastikan jalan yang beberapa tahun lalu lebih mirip sungai kering tersebut kini sudah mulus. Bahkan, beberapa jalan berkelok sudah mulai direkayasa sehingga lebih lurus dan rata. Jalan-jalan tersebut kini ditopang sekitar 150 jembatan yang melintasi sungai dan muara di dekat pantai. Secara khusus kami ingin mendekatkan Rancabuaya dengan Jakarta. Jangan sedikit-sedikit Jakarta, sesekali ke Rancabuaya. Rancabuaya ini menjadi simpul yang menghubungkan Bandung melalui Pangalengan dengan Palabuhan Ratu di sebelah selatan dan Pangandaran di utara. Kita ramai-ramai saja ke sana. Barangkali butuh waktu dua hari, biar kita kondisikan agar Bapak/Ibu dari perusahaan bisa kami pertemukan dengan bupati di kabupaten-kabupaten yang terlewati, ajak Kepala Bappeda. CSR Monumental Di bagian lain, Bappeda mengajak perusahaan untuk mulai menggulirkan program CSR secara lebih besar. Bila sebelumnya CSR hanya berupa sumbangan 17 Agustus atau sunatan massal, ke depan diharapkan bisa lebih diarahkan kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pendidikan disalurkan dalam bentuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), kesehatan untuk pembangunan puskesmas, dan lingkungan hidup berupa penanaman pohon. Kolaborasi juga bisa menjadi pilihan bagi perusahaan untuk menyalurkan dana CSR. Dia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun puskesmas di daerah-daerah terpencil di pesisir selatan. Nah, dana CSR bisa dipergunakan untuk pengadaan peralatan medis. Skema kolaborasi juga bisa diwujudkan dalam pembangunan puskesmas. Sudah lupakan itu sumbangan Agustusan atau sunatan massal. Saatnya menggulirkan CSR yang monumental. Tahun ini kami mengagendakan agar CSR diarahkan kepada pengembangan kota baru antara Cianjur-Sukabumi, rumah sakit-rumah sakit kecil, industri pariwisata, koneksitas jaringan telekomunikasi, dan teaching industry, jelasnya. Pemerintah Provinsi, sambung dia, mempersilakan perusahaan untuk melakukan branding pada setiap CSR yang digulirkan. Selain pencantuman pada prasasti pembangunan RKB atau puskesmas misalnya, branding perusahaan juga bisa dilakukan dengan menuliskan identitas perusahaan di bagian atap bangunan. Insya Allah tidak akan termasuk kategori riya, ujarnya sambil tersenyum. Sementara itu, Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Jawa Barat Yuke Maulina Septina menjelaskan, total dana CSR dan PKBL yang bergulir di Jawa Barat sepanjang 2015 mencapai Rp 12,482 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 9,637 miliar di antaranya berasal dari BUMN. Sementara BUMD dan swasta menyumbang masing-masing Rp 2,4 miliar dan Rp 394 juta. Jumlah tersebut berasal dari 18 perusahaan yang sudah melapor ke Tim Fasilitasi CSR Jabar. Sementara 54 perusahaan lainnya yang sudah bergabung dalam Forum CSR Jabar belum memberikan laporan, ungkapnya.(NJP)