CIREBON, BAPPEDA JABAR — Bappeda Kota Cirebon menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 tingkat kota yang digelar di Ballroom Hotel Prima Cirebon, pada Rabu, 14 Maret 2018.

Musrenbang RKPD 2019 diawali oleh laporan dari Bappeda Kota Cirebon dengan memaparkan tujuan serta menjelaskan mengenai penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Cirebon yang sudah dilakukan secara berjenjang.

“Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon dengan arah kebijakan, sasaran dan prioritas, pembangunan Jawa Barat dan nasional. Tujuan lain juga mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kota Cirebon,” ungkap Kepala Bappeda Kota Cirebon dalam laporannya.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh pejabat sementara (PJS) Walikota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik. Kegiatan Musrenbang RKPD 2019 ini mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Melalui Sinergitas Perencanaan yang Akurat dan Akuntabel dalam Menunjang Peningkatan Pelayanan Publik”.

Terdapat 200 tamu undangan yang hadir dalam Musrenbang RKPD 2019, yang terdiri dari: unsur legislatif, unsur eksekutif, unsur forkompimda, unsur perguruan tinggi, unsur profesi, unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama, dan masyarakat.

Untuk merumuskan perencanaan pembangunan Kota Cirebon 2019, Musrenbang RKPD ini menghadirkan empat narasumber. Pemaparan materi pertama di sampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi dari KPK, Asep Rahmat Suganda. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Yerry Yanuar menjadi pemateri kedua.

Yerry Yanuar menegaskan bahwa Musrenbang menjadi tanggung jawab bersama,  mulai dari pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat memberikan materi mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dari sisi perencanaan dan penganggaran.

“Ketimpangan di Kota Cirebon masih relatif tinggi, orientasi terhadap program-program yang dibuat menjadi tanggung jawab kepada masyarakat. Pemerintah disebut berhasil jika warganya sejahtera. Tantangan kita sebagai perencana adalah performance keuangan harus sebanding dengan rencana pembangunan, dan kita harus membuktikan bahwa kita sebagai perencana bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” menurut Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam paparan materinya.

Unsur pariwisata, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, air bersih, dan infrastruktur menjadi bahasan yang ditekankan oleh Kepala Bappeda Jabar. Yerry berharap Kota Cirebon dapat menjadi kota metropolitan didukung dengan Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban Subang yang hampir rampung.

Kegiatan Musrenbang RKPD 2019 Kota Cirebon ditutup oleh penandatanganan nota kesepahaman bersama Unsur Legislatif, Unsur Eksekutif, Unsur Forkompimda, Unsur Perguruan Tinggi, Unsur Profesi, Unsur Tokoh Masyarakat, Unsur Tokoh Agama, dan Masyarakat. (Shinta WA)