Inilah, Bandung.- Proyek pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR), khususnya jalur Pasteur-Cileunyi telah mendapat dukungan dari 14 instansi/lembaga dan Kementerian. Kini sedang dicari sumber pendanaan untuk proyek tersebut.
Selain dari APBN, pendanaan diperkirakan akan bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Senin (15/2/2016) mendatang untuk membahas mengenai pendanaan proyek tol dalam kota itu.
Sumber pendanaan bisa dari APBN atau pinjaman, tapi info terakhir sedang penjajakan dengan dari JICA, ujar Iwa kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (11/2/2016).
Menurutnya, rencana pembangunan BIUTR sudah mengalami kemajuan cukup pesat berkat dukungan dari pemerintah pusat. Seluruh instansi telah sepakat dan memberi izin penggunaan lahan bagi pembangunan proyek tersebut.
Jalur BIUTR Pasteur-Cileunyi sepanjang 20,6 kilometer akan melintasi sejumlah lembaga dan kementerian, seperti lahan milik Kementerian PU Pera, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Agama, BPK RI, BPS, Polri dan lembaga pemerintah lainnya.
Mereka mendukung BIUTR, hasil rapat yang dikoordinasi Menko Kemaritiman Rizal Ramli ini juga sepakat pembentukan tim kecil, katanya.
Dia mengatakan, tim kecil ini akan melakukan pendataan lahan yang terkena proyek BIUTR secara lebih detail.
Lahan tersebut di antaranya rumah dinas Lapas Sukamiskin, kantor Imigrasi, Balai Kemenpupera, kantor BPS Jabar, UIN Sunan Gunung Jati, kantor kepolisian, dan kantor eks BPK RI.
Menurutnya, kerja tim kecil akan lebih ringan karena sebelumnya Pemprov dan Pemkot telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat. Selain itu, penentuan lokasi (penlok) sudah kembali diperpanjang hingga 31 Desember 2016.
Iwa menjelaskan secara rinci, BIUTR trase I-1 dimulai dari akses Pasupati-Underpass Gasibu sepanjang 5,5 kilometer. Kemudian berlanjut dengan trase II-1 Underpass Gasibu-Cicaheum-Ujungberung sepanjang (8,8 km), dan trase II-3 Ujungberung-Cibiru-Cileunyi (6,3 km).
Selain itu, terdapat trase I-2 yang dimulai dari Gedebage (Km 149)-Soekarno Hatta. Khusus untuk trase ini, proses pembebasan lahan telah berlangsung sejak 2014 dan kini telah terbangun sepanjang 1 km.
Tahun ini, Pemprov menganggarkan Rp200 miliar untuk melanjutkan pembebasan lahan sepanjang 1,3 km atau seluas 13 hektare.
Menurutnya, keberadaan BIUTR dapat mendukung fungsi Tol Padalarang-Cileunyi yang selama ini menjadi andalan pergerakan orang dan barang di wilayah Bandung Raya. Keberadaannya diperkirakan mampu mengatasi kemacetan di Bandung hingga 50-60 persen.
BIUTR akan mengatasi kemacetan dan efisiensi transportasi, bebernya.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ofyar Tamin pesimistis kehadiran BIUTR dapat menyelesaikan masalah kemacetan di Kota Bandung.
Dia malah menganggap proyek tersebut akan menambah kemacetan karena dapat mempermudah kendaraan masuk ke dalam kota. Belum tentu efektif, bisa jadi kemacetan malah makin parah, ucapnya.
Selain BIUTR, menurutnya, pemerintah mesti menghadirkan transportasi publik yang lebih luas agar tingkat penggunaan kendaraan pribadi menjadi lebih rendah.
Dia justru mengusulkan agar BIUTR tidak dibuat akses jalan menuju dalam kota. Dengan cara ini maka, kendaran dari luar kota hanya melintas. BIUTR sendiri dibangun dengan tujuan untuk menyambung jalur yang telah ada, di antaranya tol Padalarang-Cileunyi.
Baik tidak dibuka di dalam kota, tapi apa mungkin bisa seperti itu, pungkasnya.
