Jakarta, (PR).- Turunnya harga BBM harus pula diikuti turunnya tarif anggkutan dan meningkatnya kualitas BBM serta adanya perbaikan distribusi terutama di luar pulau Jawa. Per 1 April, pemerintah menurunkan harga BBM untuk premium dan solar. Terkait dengan itu, di sektor transportasi Menhub RI akan menurunkan tarif angkutan umum sebesar 3 persen. Namun tanpa ada upaya serius untuk memperbaiki rantai distribusi BBM, khususnya di luar pulau Jawa, tidak akan banyak berarti. Demikian disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Kamis 31 Maret 2016. Tulus mengingatkan, di luar Pulau Jawa, persoalannya bukan hanya harga tapi juga rantai distribusi yang panjang karena minimnya infrastruktur (SPBU). Akibatnya, masyarakat di luar Pulau Jawa apalagi di remote area masih membeli BBM jauh di atas harga resmi. Jadi, turunnya harga BBM itu seharusnya diikuti dengan perbaikan kualitas dan distribusi BBM. Jadikan momen turunnya harga BBM untuk memperbanyak volume BBM dengan RON yang lebih tinggi, ujar Ketua YLKI. Malaysia saat ini memasok BBM dengan RON 95 sedangkan di Indonesia, kata Tulus, lebih dari 85 persen masih dipasok dengan BBM dengan RON 88 (premium). Sementara standar minimal Euro adalah Euro 2, dengan RON 92. Karena itu, turunnya harga BBM juga harus dijadikan momentum untuk meningkatkan cadangan volume BBM yang saat ini hanya cukup 19 hari. Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Myanmar yang cadangan BBM-nya cukup untuk tiga bulan, ujarnya. Bahkan Jepang dan Korea cadangan BBM-nya cukup untuk 4 (empat) bulan. Kami desak pemerintah untuk meningkatkan cadangan BBM minimal untuk 30 hari. Pemerintah harus secara serius membangun tangki timbun untuk memperbanyak dan menyimpan cadangan. Sementara terkait dengan tarif transportasi, Kemenhub RI seharusnya bukan hanya menurunkan tarif tapi juga mereformulasi tarif angkutan khususnya angkutan dalam kota. Ini mendesak dilakukan agar menciptakan kepastian tarif bagi pengusaha angkutan dan konsumen angkutan umum.