BANDUNG, BAPPEDA JABAR – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Forum Pembangunan Daerah (FPD) “Pembangunan Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat” ini menjadi momentum untuk mengevaluasi RPJMD.

“Acara hari ini FPD 2019 menjadi penting karena akan dipaparkan hasil studi tentang kemiskinan di Jabar secara ilmiah oleh konsultan dan tim ahli. Sehingga diharapkan kami dapat review RPJMD Jabar, agar pelaksanaan lebih tepat,” katanya saat memberi arahan acara FPD di Ruang Soehoed Warnaen Lantai 3, Kantor Bappeda Jabar, Selasa, (30/07).

Selain itu, Ridwan Kamil juga mengatakan Kabupaten/kota Jabar diharapkan ikut mendukung program – program pengentasan kemiskinan dari provinsi. Karena pada akhirnya rapor baik provinsi tergantung dari akumulasi rapor baik kabupaten/kota.

Menurut Ridwan Kamil, peta tematik sasaran penganggulangan kemiskinan Provinsi harus dimiliki oleh seluruh kepala daerah, supaya anggaran penurunan kemiskinan di Jawa Barat bisa proposional sesuai kebutuhan.

“Peta ini sudah sampai dengan level desa,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah  memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, dan memperluas akses dan kesempatan.

“Setidaknya masih terdapat setidaknya 8 Kabupaten/Kota dengan tingkat inklusivitas yang sangat rendah yaitu: Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung Barat, Cirebon, Subang, dan Ciamis,” jelas Amalia.

Amalia juga mengatakan masih terdapat pekerjaan rumah untuk Provinsi Jawa Barat.

“Pekerjaan Rumah Provinsi Jawa Barat 1: Pelayanan Dasar Masih Rendah terutama pada Kelompok Miskin. 2: Masih Banyaknya Kab/Kota dengan Kapasitas Fiskal Tinggi namun Memiliki Tingkat Kemiskinan yang Juga Tinggi,” teranya.

Amalaia menjelaskan mengenai stargeti bebas kemiskinan diantaranya dengan mendorong hidup yang berkualitas dan bermartabat melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar.

“Meningkatkan ketahan masyarakat melalui perlindungan sosial yang komprehensif, memberikan kesempatan yang sama untuk semua melalui penciptaan peluang yang sama dan pengembangan kapasitas untuk mendorong tumbuhnya kelompok menengah yang tangguh,” katanya.