Bandung, Bappeda Jabar.- Secara teoritis, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Ir. H. Yerry Yanuar, MM menjelaskan kekhawatirannya jika APBD dan APBD terlambat disahkan dan dilaksanakan. Keterlambatan APBD dan APBN, menurut Yerry, berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi secara makro baik pada tingkat nasional dan daerah.

“Karena ini yang saya khawatir, jika ini penyusunan dokumen perencanaan, APBD dan APBN terlambat, maka akan jadi persoalan cukup mendasar terkait pertumbuhan ekonomi secara makro,” tutur Yerry pada kegiatan Apel Pagi di Lapangan Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Ia menjelaskan bahwa dalam konteks pertumbuhan ekonomi makro terdapat 4 indikator yang terkait satu sama lain. Namun yang terpenting adalah keberadaan Government Spending (Expenditure) untuk mendorong kegiatan investasi, konsumsi dan fiskal daerah atau nasional.

“Dalam pertumbuhan ekonomi ada 4 hal terkait satu sama lain. Pertama adalah ekspor dan impor, posisi sekarang ekspor kita lebih rendah daripada impor. Kedua terkait investasi, investasi Jawa Barat cukup baik tapi jika tidak didukung sektor lain akan menurun. Ketiga adalah konsumsi, konsumsi kita menurun manakala investasi berkurang. Yang keempat, yang paling penting adalah government spending, government spending itu adalah ekonomi yang berputar akibat dari dana pemerintah, kalau APBN dan APBD terlambat maka akan berpengaruh pada ekonomi secara makro yang berujung pada konsumsi kita berkurang,” jelas Yerry.

Karena itu, kondisi perekonomian di Jawa Barat termasuk pada kondisi paradoksal, tidak semua indikator pada sektor ekonomi tumbuh bersamaan. Menurut Yerry, karena pertumbuhan ekonomi juga didukung dalam dinamika pada sektor lain, misalnya tingkat pendidikan yang tinggi, infrastruktur yang memadai, kesehatan masyarakat yang baik, pelayanan pemerintahan yang profesional, dan sebagainya.

“Jika pemerataan dicerminkan dari indeks dan rasio, sebenarnya paradoks ekonomi terjadi dan kesenjangan terjadi. Jika dikaji, salah satunya adalah kesempatan yang tidak ada, yakni karena kurangnya SDM yang memiliki daya saing. Sehingga, kita harus lebih fokus untuk meningkatkan peranan pemerintah agar masyarakat agar memiliki kompetensi tinggi dan berdaya saing,” pungkas Yerry.