Bappeda Provinsi Jawa Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Program Penciptaan 100.000 Wirausaha Mula (2014-2018) pada Jumat (07/03). Bertempat di Ruang Rapat Bidang Ekonomi pada pukul 09.30 WIB. Diskusi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi, Ahmad Ade Hadeansyah, ST., M.Si dan tim penyaji dari School of Business & Management – Institut Teknologi Bandung (SBM – ITB).

Adapun pihak-pihak terkait lain yang mengikuti diskusi antara lain adalah beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas KUMKN Provinsi Jawa Barat, Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan seterusnya. Serta BJB, Dekan SBM-ITB beserta tim, dan para pejabat fungsional perencana Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Berangkat dari janji Gubernur Jawa Barat yaitu membuka 2.000.000 serapan tenaga kerja baru & mencetak 100.000 wirausahawan baru Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat mempersiapkan diri untuk mengimplementasikannya. Berdasarkan rencana, setiap tahunnya akan ada sebanyak 25.000 orang wirausahawan baru. Berkaitan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jabar bekerja sama dengan SBM – ITB telah menyusun draft rencana induk penciptaan 100.000 wirausahawan baru tersebut.

Pemaparan draft rencana induk disampaikan oleh perwakilan dari tim SBM – ITB. Dalam paparannya terdapat definisi wirausahawan muda sekaligus menjadi kunci utama. Dijelaskan bahwa wirausahawan mula adalah wirausahawan yang memulai usahanya dan memperoleh penghasilan pertamanya pada 1 Juli 2014 (terhitung mulai semester 2 Tahun 2014) s/d Desember 2018.

Pengembangan sektor usaha dalam membentuk wirausaha mula didasarkan pada tujuan akhir membentuk usaha yang berkelanjutan (sustainable) dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan risiko yang rendah. Pertimbangannya pun bertumpu pada bahan baku sebagai potensi daerah serta konsumen sebagai potensi pasar.

Diskusi terjadi secara dinamis. Para peserta pun memberikan banyak masukan positif di dalamnya. Draft rencana induk memang masih perlu disempurnakan. Masih ada hal rinci yang belum terangkum di dalamnya, seperti jenis usaha yang potensi. Maka dari itu perlu diadakan pengkajian ke lapangan kira-kira jenis usaha apa yang memang berpotensi dan usaha yang dirasa sudah jenuh. Tentu saja hal ini akan memberi imbas pada dinas terkait.

Di samping itu, masih ada juga hal-hal teknis lain seperti sistem koordinasi yang berhubungan dengan leading sector di kabupaten/kota serta bagaimana teknis pelaksanaan pelatihan yang nantinya akan berhubungan dengan dinas serta penerapan konsep inkubator. Konsep inkubator di sini nantinya akan membantu dan mempersiapkan calon wirausahawan yang dirasa belum siap terjun ke dunia usaha hingga pada akhirnya mantap melangkah dengan bekal yang mumpuni tentunya.

KUMKN selaku OPD utama pun telah menyusun suatu pedoman terkait hal ini. Secara garis besar isinya sama dengan draft rencana induk yang dibuat Bappeda Jabar dan STMB-ITB. Untuk mengoptimalkan panduan, akan diadakan kembali pertemuan khusus yang nantinya akan mengerucutkan usulan-usulan serta membuat suatu sinkronisasi. Tentu saja hal ini dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan. Karena pada dasarnya Bappeda Provinsi Jawa Barat berkewajiban membuat rencana besar yang merupakan panduan untuk dinas-dinas terkait nantinya.

Pertemuan selanjutnya pun akan melibatkan Diskominfo dan BJB secara lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena Diskominfo dan BJB masih belum bisa memberikan keputusan jelas. Adapun peran kedua pihak tadi yaitu BJB sebagai pihak yang bekerjasama dalam pendanaan dan Diskominfo yang diharapkan dapat bekerjasama untuk merangkum semua informasi agar data menjadi lebih terintegrasi. Pada prinsipnya, rencana ini adalah kerjasama dari berbagai pihak. Semua berharap agar rencana ini akan diimplementasikan hingga tuntas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat khususnya. ***