KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpartisipasi dalam webinar yang digelar oleh The SMERU Research Institute, Rabu (13/5). Tema yang diangkat dalam webinar kali ini ialah Dampak Covid-19 pada Pembangunan Ekonomi Inklusif di Jawa Barat dan Respons Pemerintah Daerah. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Kepala Bappeda Jawa Barat, M. Taufiq Budi Santoso turut berpartisipasi dalam webinar tersebut.

Sebagai keputusan solusi ekonomi, Ridwan Kamil menjelaskan akan menetapkan wilayah yang masih diperlukan PSBB dan wilayah yang dapat kembali hidup normal dengan protokol baru. Pada penerapan PSBB di seluruh wilayah Jabar, 63% kecamatan relatif aman terkendali, sedangkan 37% kecamatan masih perlu diwaspadai. Oleh karenanya, akan dilakukan relaksasi ekonomi di wilayah yang relatif aman setelah dilakukan skoring terhadap masing-masing wilayah.

Saat ini terkonfirmasi 1.545 kasus positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Meski jumlahnya cukup banyak, namun tren pertambahan kasus sudah mulai menurun. Pada dua pekan pertama bulan April, rata-rata kasus harian di Jawa Barat mencapai angka 40 kasus. Pada dua pekan terakhir rata-rata 28 kasus dan saat ini ada pada angka rata-rata 21 kasus harian.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan jika angka bisa mencapai di bawah 20 kasus secara stabil, maka Pemprov Jabar dapat mendeklarasikan bahwa pandemi Covid-19 di Jawa Barat relatif stabil dan terkendali sembari menunggu vaksin hadir.

“Saya meyakini kita belum bisa nol dari virus sebelum vaksin datang, tapi jika mengendalikan insyaAllah kita terbukti mampu,” ucap Ridwan Kamil.

Setelah dilaksanakannya PSBB di Bandung Raya, angka reproduksi kasus (Rt) mengalami penurunan menjadi 0,86. Sebelum dilaksanakan PSBB, Rt mencapai angka 3, artinya satu pasien positif berpotensi melakukan penyebaran kepada tiga orang.

Dalam melawan Covid-19, Jabar pun mendapat apresiasi dari PBB untuk nilai-nilai yang dibangun, yaitu proaktif, transparan, ilmiah, inovatif dan kolaboratif. Jawa Barat menerapkan strategi dalam melawan Covid-19, yaitu preventif, test dan trace/track, dan peningkatan kualitas kesehatan. PSBB dan jangan mudik ialah salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemprov Jabar. Tes masif yang dilakukan Pemprov Jabar pun merupakan yang tertinggi di Indonesia. Sudah dilakukan 120 ribu tes dari target 300 ribu tes yang akan dilakukan Pemprov Jabar. Dan terakhir ialah peningkatan fasilitas kesehatan.

Ridwan kamil menyampaikan kondisi darurat kesehatan yang terjadi mulai bergeser ke kondisi darurat ekonomi. Sebelumnya, penerima bantuan di Jabar ada pada angka 9 juta jiwa, sedangkan kini melonjak menjadi 38 juta jiwa. Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jabar pun berupaya menjangkau warga untuk menjembatani pendataan dan koordinasi pendataan dengan teknologi melalui aplikasi Sapa Warga dan PIKOBAR.

Tak hanya itu, dalam Pergub 26/2020 tentang jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Jawa Barat, Pemprov Jabar berkomitmen dalam menangani dampak sosial ekonomi dengan program berikut:

• Pemberian bantuan tunai bagi masyarakat terdampak
• Pemberian bantuan non tunai bagi masyarakat terdampak
• Pelaksanaan program padat karya dengan keikutsertaan masyarakat terdampak
• Percepatan pelaksanaan untuk BOP daerah provinsi BPI/JKN dan penurunan beban masyarakat terdampak
• Pemberian bantuan non tunai yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan positif Covid19