Bandung, Bappeda Jabar.- Untuk penguatan dan evaluasi strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi TKPK.

Kegiatan tersebut berlangsung pada pukul 09.00 WIB di Ruang Sosial Budaya Bappeda Jabar Jalan Ir. H Djuanda No.287, Bandung, Kamis (26/5).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Jawa Barat Dr. Imam Solihin, MA, Drs. Ahmad Pranusetya, MT, dan Ida Ningrum S.Si.,M.Pd dengan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TKPK.

Agenda pembahasan rapat antara lain persiapan pertemuan TKPK se-Provinsi Jawa Barat, persiapan penyusunan laporan kegiatan pengurangan kemiskinan di Jawa Barat kepada Wakil Presiden atau Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan pengurangan kemiskinan di Jawa Barat.

Imam Solihin menuturkan bahwa rapat koordinasi digelar untuk merelevansikan dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat, terutama yang terkait erat dengan program penanggulangan kemiskinan. Dalam waktu dekat juga akan digelar pertemuan TKPK se Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat.

“Kita akan mengadakan pertemuan TKPK Se-Jawa Barat. Selain itu, kita juga akan membuat laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua TNP2k,” jelas Imam.

Selain itu, di rapat tersebut, dibagikan pula Buku Petunjuk Pelaksanaan Laporan dan Penanggulangan Kemiskinan. Imam berharap bahwa buku tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan bagi TKPK.

“Kita sudah membuat juklak laporan kemiskinan dan sudah kami bagikan kepada Ibu dan Bapak, hendaknya itu jadi pedoman bagi kita semua untuk melaksanakan kegiatan TKPK,”

Rapat berlangsung dengan pembahasan program penanggulangan kemiskinan dari setiap OPD guna menyusun laporan dan berakhir dengan sesi tanya jawab. (Fajar)