Dalam sambutannya Bupati Sumedang mengatakan bahwa, “Sebelumnya telah berbicang dengan Kepala Bappeda Jabar mengenai pembangunan Waduk Jatigede ini, sebenarnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat sekitar Jatigede adalah takut tidak seperti yang digembar gemborkan, sehingga butuh kejelasan dari Kejati Jabar,” tutur H. Ade Irawan pada saat membuka Audiensi Penanggulangan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, Rabu, (13/08).

“Kehadiran kami dipicu oleh informasi yang muncul tanpa sumber yang jelas mengenai rencana penyelesaian proyek pada September-Oktober diakhir masa jabatan Presiden SBY, disinilah muncul gejolak berkembang opini dimasyarakat mengenai pengosongan area Waduk Jatigede, sehingga para Kades dan Camat mempertanyakan mengenai kebenaran hal tersebut,” ujar Edi Askhari selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.

Rakhmat H, SH selaku Jaksa pada Kejati Jabar menyampaikan bahwa ini merupakan persoalan bersama yang perlu diselesaikan secara bersama pula. Kekhawatiran yang dirasakan warga merupakan kekhawatiran kita semua, mengenai kepastiannya memang belum bisa dipastikan karena prosesnya masih berjalan. Sedangkan untuk penanganan dampak sosial sudah adanya pemberian uang ganti rugi untuk masyarakat yang direlokasi, walaupun memang belum seluruhnya.

Rapat yang digelar di Ruang Sidang Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat pada (13/08) tersebut, dihadiri oleh Bupati Sumedang, Sekda Kabupaten Sumedang, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Camat dan Kepala Desa sekitar area Pembangunan Waduk Jatigede.

Berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh Kades beserta Camat, dapat ditarik kesimpulan bahwa, sebenarnya warga meragukan pembangunan Waduk Jatigede, sehingga terjadinya penolakan mengenai hal ini. Jika memang akan dibangun, warga sekitar area genangan juga meminta kejelasan langkah pembayaran tanah yang belum dibayar, sehingga perlu segera dikonfirmasikan dan diselesaikan terlebih dahulu. Pada intinya, tidak adanya kejelasan dari pemerintah mengenai penyelesaiannya sehingga warga masih belum rela memberikan lahan mereka untuk pembangunan Waduk Jatigede.

“Dengan pertemuan kali ini intinya bahwa, peresmian Waduk Jatigede pada bulan September seperti diungkap dimedia elektronik itu bohong. Mengenai langkah-langkah penyelesaian dampak sosial masih tetap menunggu Perpres. Mari bersama-sama membangun komunikasi agar tidak simpang siur. Semoga Jatigede dapat memberikan manfaat seperti tujuan awalnya, bukan malah membuat persoalan,” pungkas Sekda Kabupaten Sumedang, Drs. H. Zaenal Alimin, MM.