bisnis.com, Bandung.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji peluang masyarakat membiayai proyek infrastruktur lewat skema crowdfunding.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan jumlah penduduk di Jabar paling banyak di Indonesia sehingga menjadi modal besar dalam mengoptimalkan program pembangunan. Heryawan pun membandingkan besarnya simpanan warga pada investasi ilegal seperti data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Di kita ada (pembangunan) bandara, jalan tol. Daripada masyarakat nyimpan di investasi swasta, apalagi yang ilegal, mending obligasi. Rp10 juta per orang, kan dahsyat,” katanya, Senin (1/8/2016).

Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah tidak perlu repot meminjam dana ke pihak lain. “Enggak perlu pinjam ke luar negeri, ke asing. Daripada (investasi warga) ke orang lain, bodong, mending ke pemprov,” katanya.

Pemprov Jabar pun, telah mengupayakan hal ini dengan mengajukan ke pemerintah pusat agar bisa menerbitkan obligasi. Melalui surat utang tersebut, diharapkan proyek pembangunan bisa berjalan lancar dengan bantuan dana masyarakat.

Oleh karena itu, Heryawan berharap para pihak terkait bisa segera mewujudkan keinginannya itu. “OJK bisa buatkan regulasi, bagaimana masyarakat bisa dihimpun investasinya,” pungkas Heryawan.