Inilah, Bandung.- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan masih banyak persoalan untuk mencapai kedaulatan pangan. Salah satu caranya adalah menyejahterakan para petani.

“Hal pertama yang harus dilakukan untuk mencapai kedaulatan pangan adalah mengangkat kesejahteraan petani,” tutur Heryawan seusai diskusi terkait kesejahteraan nelayan dan petani, di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Senin (16/5/2016).

Pria yang akrab disapa Aher ini menyatakan, ketahanan pertanian dalam arti luas takkan terjadi tanpa ketahanan petani dan nelayan.

Oleh sebab itu, petani dan nelayan tidak akan mempertahankan profesinya jika mereka tidak sejahtera.

“Mereka akan bertahan jika sejahtera. Jadi supaya petani tetap memasok pangan ke masyarakat, tentu kita harus perhatikan nasib mereka,” tuturnya.

Aher juga mendorong para petani memiliki penghasilan yang cukup. Sedikitnya petani dan nelayan bisa menghasilkan sekitar Rp4 juta per bulan.

“Pemerintah harus serius dalam memberikan perhatian bagi para petani. Sebagai contoh, akses lahan yang baik bagi petani harus diperbanyak,” tuturnya.

Aher menyayangkan banyak petani yang tidak memiliki lahan sehingga kesulitan menggarap. Aher menyambut baik upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang melakukan redistribusi reforma agraria.

“Lahan diberikan ke masyarakat petani untuk digarap agar memiliki kedaulatan,” bebernya.

Selain itu, kata Aher, pemerintah harus memberi subsidi yang layak. Contohnya, selama ini petani kesulitan dalam mengakses perbankan untuk menambah modal. Hal tersebut diakibatkan kurangnya kepercayaan perbankan terhadap petani.

“Tingginya suku bunga pun menjadikan petani semakin jauh dari akses permodalan. Makanya ke depan harus ada perbankan pertanian, atau bank pertanian,” kata dia.

Aher membandingkan dengan negara Vietnam. Di sana, lanjut dia, ada bank pertanian dengan suku bunga sangat khusus bagi para pertani.

“Oleh karena itu bagus kalau kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memulai mengkaji dan mendalami hadirnya bank pertanian di kita, untuk membela petani,” katanya.

Sementara itu, Pemprov Jabar saat ini terus mengupayakan pencetakan sawah baru di Jabar. Meski tahun lalu sempat terkendala aturan karena terbentur mekanisme dalam menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial, tahun ini program tersebut kembali dicanangkan.

“Ke depan juga pusat memberi bantuan dana untuk sawah baru,” tutur dia.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menuturkan, dari laporan Bank Dunia, negara harus melakukan banyak hal agar lahan yang dimiliki tidak diambil oleh para pemodal.

Menurut dia, tingginya kepemilikan lahan ini menyebabkan tidak produktifnya petani kecil sehingga berkurangnya hasil pertanian lokal.

“Tidak heran jika saat ini Indonesia bergantung pada produk pertanian impor. Ini sangat memprihatinkan dan harus segera dicarikan solusi agar pangan tidak menjadi persoalan yang serius di masa depan,” kata dia.

Dia menyebut, kebutuhan dunia terhadap pangan terus meningkat seiring bertambah banyaknya jumlah penduduk dunia. Tapi di sisi lain, jumlah lahan pertanian terus berkurang.

“Seperti konflik di Laut Tiongkok Selatan menjadi bukti pentingnya ketersediaan pangan bagi setiap negara,” jelas dia.