Bisnis.com, BANDUNG–Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta pemerintah pusat  turun tangan secara langsung untuk mengatasi masalah lingkungan di Jawa Barat.

Deddy mengatakan pihaknya meminta agar Pusat turun mengawasi kawasan hutan lindung dan hutan lainnya di provinsi ini. Karena, dari total 3,7 juta hektare hutan di Jawa Barat sekitar 1,1 juta hektare dikuasai oleh PT Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PN), dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Mereka yang kelola. Saya berharap pusat serius karena kebanyakan lahan di Jabar itu milik pusat,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (3/10/2016).

Deddy juga mengatakan musibah banjir bandang Garut terjadi diduga akibat rusaknya kawasan hulu Sungai Cimanuk akibat alih fungsi lahan. Ribuan hektare lahan hutan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk berubah menjadi lahan perkebunan.

“Harus dilihat statusnya ada tanah masyarakat. Tadi itu yang paling banyak kan ada PTP, Perhutani, dan BKSDA,” ujarnya.

Deddy kembali berharap, pemerintah pusat serius mengawasi kondisi lahan yang dikelolanya. Jangan hanya berdiam diri melihat kerusakan lahan yang dikelolanya.

“Pusat harus serius mengawasi, karena banyak lahan milik pusat. Bagaimana cara mengawasi vegetasi, tapi tidak merugikan secara ekonomi masyarakat,” tandasnya.