Bandung, Bappeda Jabar.- Karena keterbatasan anggaran untuk tahun 2017, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan berat dalam penyesuaian rencana dan program kerja yang tertuang dalam Draf Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2017. Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Ir. H. Yerry Yanuar, MM dalam Pidato Apel Pagi Bappeda Provinsi Jawa Barat, 23 Mei 2016 di Lapangan Apel Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Kebutuhan daerah yang semakin besar tidak diimbangi dengan pendapat daerah yang makin tinggi. Dituturkan Yerry, bahwa pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat di tahun lalu untuk tahun 2017 hanya bertambah 21 miliar.

“Minggu ini kita harus menyesuaikan RKPD karena dari sisi para OPD mengusulkan untuk penambahan. Tapi mohon untuk ditepati dulu pagu yang ada. Dari sisi pendapatan tahun yang lalu hanya menambah 21 miliar untuk tahun 2017 tapi kebutuhan makin besar,” ungkap Yerry.

Yerry menjelaskan bahwa keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa program daerah besar yang harus dilaksanakan di tahun 2017, yakni alokasi dana untuk alih kelola SMA/SMK dan sektor-sektor lain yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014, dana cadangan Pemilihan Gubernur Jawa Barat serta dana infrastruktur pedesaan di Provinsi Jawa Barat.

“Karena ada dana untuk alih kelola, baik tingkat SMA/SMK maupun sektor-sektor lain seperti kehutanan, perkebunan, dan sebagainya. Kita juga menghadapi dana cadangan untuk pilkada, juga dana infrastruktur pedesaan yang tahun berjalan ini kurang maksimal dilaksanakan sehingga memerlukan anggaran di tahun 2017,” ujarnya.

Untuk itu, para kepala bidang dan jajarannya di Bappeda Provinsi Jawa Barat diminta untuk lebih cermat dalam merumuskan usulan program di Draf RKPD tahun 2017 bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar keterbatasan anggaran dapat disiasati dengan program daerah yang lebih terukur dan terarah.

“Kita perlu beri pengertian bahwa APBD Provinsi sangat rendah. Sehingga betul-betul teman-teman di sektor untuk mencermati kegiatan masing-masing OPD agar lebih terarah dan terukur untuk pencapaian target yang tertuang dalam RKPD maupun RPJMD daerah,” pungkas Yerry. (Fajar)