Bandaung, Bappeda Jabar,- Acara pisah sambut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat periode 2007-2016 Prof Dr Deny Juanda Puradimaja, DEA dengan penerusnya, Ir Yerry Yanuar MM, terasa hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut berlangsung di Ruang Sidang Soehoed Warnaen Bappeda, Jalan Ir H Djuanda 287 Bandung, Jumat siang (15/1). Selain dihadiri hampir seluruh pegawai Bappeda, pisah sambut juga turut dihadiri Ny Deny dan Ny Yerry yang pada saat yang sama menyerahterimakan jabatan Ketua Dharma Wanita Bappeda Jabar.

Deny yang didaulat menyampaikan sambutan sebelum serah terima dokumen tampak santai saat bercerita pengalamannya sebagai Kepala Bappeda. Guru besar bidang Hidrogeologi Daerah Gunung Api dan Karst ini juga dengan lugas memaparkan sejumlah inovasi dan keberhasilan Bappeda Jabar selama sembilan tahun di bawah kepemimpinannya. Satu diantaranya yakni penghargaan Pangripta Nusantara yang diraih selama lima tahun berturut-turut. Anugerah Pangripta Nusantara adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Beberapa waktu lalu saya meminta kepada Bu Linda agar tahun ini Jabar kembali menjadi yang terbaik. Biar enam tahun berturut-turut. Saya akan mengikuti berita tentang Pangripta ini,” kata Deny.

Sebelumnya, Deny bercerita ketika kali pertama mendapat tugas menjadi Kepala Bappeda Jabar. Berbeda dengan pejabat eselon II lain di Jawa Barat, Deny datang ke Bappeda dengan sebuah penugasan bersama antara Gubernur Jabar kala itu, Danny Setiawan, dengan Rektor Insitut Teknologi Bandung (ITB). Deny mengaku mendapat tugas-tugas khusus secara rinci untuk membuat serangkaian gebrakan di Jawa Barat.

“Saya masih ingat . Waktu itu dilantik 22 Februari 2007, selesai 11 Januari 2016. Kalau sekolah, saya ini lulu Wajar Dikdas,” ujarnya sambil tersenyum.

“Dasar saya menjadi kepala Bappeda adalah co-assignment antara Pak Gubernur dengan Rektor ITB. Co-assignment kira-kira bisa diartikan sebagai penugasan bersama, antara Gubernur dengan Rektor ITB. Dasar perintahnya ada MoU atau kesepakatan antara Rektor ITB dengan Gubernur ITB. Tugasnya rinci, bukan tupoksi. Saya tidak mengenal tupoksi. Tetapi ada penugasan-penugasan khusus yang harus dikerjakan di luar tupoksi tadi. Saya hadir di sini dengan jelas dikatakan sebagai kepala Bappeda. Titik. Saya tidak bisa tiba-tiba dilantik jadi apa gitu. Saya diperintahkan jadi kepala Bappeda. Kalau sudah tidak jadi kepala Bappeda, artinya back to campus. Otomatis. Sembilan tahun sudah cukup membuat perencanaan, dan sudah cukup apa yang dirancang Bappeda itu harus diselesiakan pada akhir kepengurusan Pak Gubernur pada 2017 atau selambat-lambatnya pada Juni 2018,” tambahnya.

Kepala Bappeda terlama di Indonesia ini merasa perlu memberikan penjelasan khusus soal co-assignment mengingat banyak pihak yang bertanya di balik berhentinya jabatan Kepala Bappeda. Pertanyaan masuk secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dari Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Dengan penjelasan tersebut, Deny berharap tidak ada lagi yang bertanya-tanya mengapa dia kembali ke kampus atau mengapa berhenti sebagai orang nomor satu di Bappeda Jabar.

Bappeda Paling Inovatif

Di luar cerita co-assignment tadi, Deny lebih banyak menjelaskan tentang kiprah Bappeda dalam perencanaan pembagunan di Jabar. Saat ini, terang Deny, ada sedikitnya 82 projek yang dirancang oleh Bappeda yang belum selesai dilaksanakan. Dengan nada berkelakar, Deny menilai beruntung berhenti jadi Kepala Bappeda karena kalau tidak berhenti bukan tidak mungkin bakal 100 perencanaan lagi yang harus dilaksanakan.

Lebih jauh Deny mengungkap, perencanaan di Bappeda mengusung filosofi kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan senantiasa memperhatikan masa lalu, kini, dan masa depan. Masa lalu termasuk di antaranya antara lain aspek kebudayaan Jawa Barat yang ditopang oleh tiga sub kebudayaan, meliputi Sunda, Jawa, dan Betawi. Bekal itu menjadi bekal untuk merencanakan 50 tahun yang akan datang.

Di samping itu, Bappeda Jabar melakukan perubahan radikali dalam perencanaan pembangunan. Deny menyebutnya hybrid management yang berbasis kabupaten/kota dan berbasis metropolitan. Artinya, perencanaan pembangunan harus mengedepankan berbagi peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi menjadi penting untuk menjalin satu kesatuan pembangunan di provinsi dengan jumlah penduduk paling gemuk di Indonesia ini. Yakni dengan mengusung konsep metropiolitan dan pusat pertumbuhan baru.

“Dan, alhamdulillah metropolitan dan pusat pertumbuhan sudah jadi perda pada 2014. Prosesnya hampir lima tahun. Past, present, future. Semua yang dirancang oleh Bappeda harus memperhatikan itu: past, present, and future. Karena itu, hadirlah Komite Perencana. Hadirlah para advisor Jabar, ada tim ekonomi Jabar, hadirlah pada analis pembangunan, dan sebagainya,” paparnya.

“Saya sendiri bukan manusia sempurna. Saya manusia biasa. Kelebihan saya di pemda ini adalah banyak mendengar. Walaupun dalam beberapa hal keukeuh peuteukeuh (teguh pendirian), saya banyak belajar dengan cara mendengar,” tambahnya.

Dia lantas mengurai sejumlah kepeloporan Jabar di kancah perencanaan pembangunan nasional yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhiryakni inovasi. Dokumen inovasi-inovasi itu diwariskan kepada Yerry untuk kemudian dilanjutkan bersama-sama dengan segenap pegawai Bappeda Jabar.

“Saya ingin membacakan apa saja yang diserahkan agar Bapak/Ibu yang hadir dapat menjadi saksi penyerahan ini. Yang saya sampaikan ini merupakan tugas besar bagi Bapak. Pertama, kompilasi dokumen perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan yang baru. Yang perlu Bapak rencanakan adalah metropolitan dan  tiga pusat pertumbuhan. Di situ ada prospektusnya, ada konseptual desain-nya, ada rencana-rencana besarnya, ada peraturan daerahnya, dan pergubnya, ada leafletnya, dan ada juga dokumentasinya,” papar Deny.

Tak hanya itu, ada juga dokumen grand design daerah otonomi di Jawa Barat 2010-2025. Dokumen ini mememuat rancangan pemekaran daerah otonomi baru Jabar yang direncanakan menjadi 42 kabupaten/kota dalam beberapa tahun ke depan. Rencana besar tersebut sudah disepakati antara Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, dan Kepala Bappeda.

“Menyepakati pada hari jadi provinsi nanti, 19 Agustus 2016, akan mengumumkan beberapa kabupaten baru dan beberapa kota baru. Tapi berdasarkan hasil studi. Hasil studi ini nanti diekspose kemudian diumumkan selama dua tahun dan didanai oleh provinsi. Kalau bagus dilanjutkan, kalau tidak bagus dikembalikan ke posisi semula. Ini untuk menghindari untuk mendirikan kabupaten atau kota baru harus membuat spanduk. Kalau sekarang kan ingin jadi kabupaten baru, bawa spanduk ke mana-mana. Kalau nanti didasarkan hasil analisis, pakai hitungan-hitungan ekonomi, dan sebagainya,” jelas Deny.

Dokumen lainnya yakn, Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan (DRIMP). Kumpulan paparan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yakni, paparan Pangripta Nusantara, buku Membaca Jabar yang ditulis khusus untuk mengikuti seleksi jabatan sekretaris daerah (Sekda). Kumpulan surat keputusan (SK) penugasan tertentu Gubernur kepada Kepala Bappeda Jabar.

Kemudian, dokumen piranti lunak. Ada software yang dibangun selama Deny menjadi kepala Bappeda. Pertama, RKPD Jabar Online, APBD Jabar Online, e-Monev untuk monitoring dan evaluasi. Juga SMS Jabar Membangun yang menjadi saluran masyarakat yang komplain, baik untuk kabupaten/kota maupun provinsi.  Sistem informasi dan dokumen kepegawaian dan Meeting Arranger yang bertujuan menyeleraskan agenda kegiatan. Terakhir, Virtual Musrenbang. “Biasanya Musrenbang itu ketemu, nanti cukup menggunakan software ini. Nanti kalau Pak Yerry mau berkomunikasi dengan kepala Bappeda kabupaten dan kota, cukup duduk-duduk di sini dan mereka duduk-duduk di sana. Dengan menteri, dengan gubernur bisa. Semua dananya dari APBD provinsi,” kata Deny mengakhiri.(NJP)