Bisnis.com, Bandung.- Ketua Umum PB PON XIX/2016 Ahmad Heryawan mengaku jika pengurus gamang mengeksekusi anggaran.

Ahmad Heryawan mengatakan karena itu pihaknya mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Menurutnya meski aturan sudah dibuat, namun kekhawatiran akan berurusan dengan hukum masih menyelimuti.

“Makanya diundang beliau (Kepala LKPP Agus Prabowo) supaya tidak gamang lagi,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (27/6/2016).

Heryawan juga menilai ketakutan para bidang jika auditor BPK akan menilai penggunaan anggaran tidak fleksibelitas seperti yang dianjurkan LKPP tidak boleh mengganggu kinerja.

Dia meminta agar para kepala bidang percaya diri memberikan penjelasan jika suatu hari diaudit oleh BPK. Menurutnya LKPP sudah memberikan panduan agar dalam penggunaan anggaran tidak ada rekayasa kegiatan, mark up dan suap dijadikan pegangan.

“Diskusi nanti dengan BPK jangan ketakutan. Kita harus tegap, mengapa takut ada persoalan jika tiga itu tidak dilakukan,” ujarnya.

Heryawan sendiri memastikan dirinya tidak bermain dalam anggaran PON kali ini. Dia juga yakin bahwa dalam rapat konsultasi dengan LKPP seluruh pembahasan tercatat oleh notulensi yang akan menjadi pegangan selanjutnya. “Yang kerap menjadi masalah itu memang auditor eksternal. Kalau tidak ada tiga hal, pede saja, aman,” paparnya.

Dia juga menginstruksikan agar PB PON segera menggelar MoU dengan Kejaksaan dan Polda Jabar untuk mencegah adanya penyelewenangan anggaran juga upaya kriminalisasi.

Gubernur Jabar ini pun menegaskan revisi anggaran hibah di PB PON tidak perlu melewati DPRD Jabar karena bukan merevisi APBD.