KOTA BANDUNG – Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksikan membaik pada Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2020, terlihat dari roda perekonomi di Jawa Barat yang mulai bergerak kembali. Searah dengan lapangan usaha yang kembali pulih secara perlahan dan pendapatan masyarakat yang mulai membaik, konsumsi rumah tangga pun mengalami perbaikan pada triwulan III 2020. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Prov. Jawa Barat sekaligus Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Prov. Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja dalam rapat Komite Kebijakan, Senin (2/11). Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Jawa Barat mengindikasikan perbaikan khususnya pada sektor utama yakni pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran. Mencapai -4,70% pada triwulan II 2020, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan membaik pada angka 0,21% dan 3,40% di triwulan III dan IV 2020. Pertumbuhan ekspor pun mulai membaik, meski masih mengalami kontraksi. Jawa Barat di masa pandemi ini berhasil melakukan ekspor kopi ke Australia, ubi jalar ke Hongkong, juga jahe merah ke Singapura. Situasi tersebut menunjukan bahwa ketahanan pangan merupakan penunjang ekonomi paling tangguh pada masa pandemi, dan UMKM merupakan sektor ekonomi yang memerlukan dukungan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan kepada masyarakat kelas menengah atas untuk tetap membelanjakan uangnya di masa pandemi ini. Pergerakan roda ekonomi Jabar yang cukup terkontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi alasan utama tidak meningkatnya upah minimum Provinsi Jawa Barat di tahun 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, 60% sektor industri Indonesia berada di Jawa Barat. Dari 2000 perusahaan manufaktur dan jasa terdampak, 500 diantaranya melakukan pemutusan hubungan kerja. “Jika UMP dinaikan, khawatir akan terjadi PHK lainnya. Mari dukung pemulihan ekonomi, agar tahun depan kita dapat melakukan kompensasi,” tutur Kang Emil.