KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat siapkan tiga skema pembiayaan alternatif daerah di masa pandemi Covid-19. Ketiga skema tersebut ialah obligasi daerah, pinjaman lembaga keuangan, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Jabar, M. Taufiq Budi Santoso saat menjadi narasumber dalam WebShare “Skema Penganggaran dan Peluang Pembiayaan Alternatif di Daerah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19”, Jumat (10/7).

United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) menggelar WebShare untuk menindaklanjuti adanya dampak dari refocusing dan realokasi yang dihadapi Pemprov Jabar dampak Covid-19.

Taufiq menuturkan bahwa Pemprov Jabar sempat tergopoh-gopoh saat dihadapkan dengan situasi pandemi ini. Maka untuk memastikan anggaran penyelenggaraan pelayanan dasar dan pembangunan dapat tetap terpenuhi dibutuhkan skema pembiayaan alternatif.

Ia mengatakan dengan adanya pandemi ini pendapatan daerah Jawa Barat terkontraksi lebih dari Rp 6-7 triliun dari target semula. Refocusing APBD dilakukan dalam berbagai sektor, diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Total belanja APBD yang direalokasi dan refocusing digunakan untuk jaring pengaman sosial, penanganan kesehatan, dan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19.

Hasil dari pembiayaan alternatif yang didapatkan dari pinjaman daerah akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial berupa rumah sakit, infrastruktur logistik, perumahan MBR, dan infrastruktur lingkungan.