Upaya Pengentasan Kemiskinan, Demiz Prioritaskan Updating Data
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 28 Sep 2017 14:15 , Dilihat Sebanyak : 53 Kali

Cirebon, Bappeda Jabar.- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan se-BKPP Wilayah III Provinsi Jawa Barat di Cirebon, Rabu (27/9).

Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Integrasi Program untuk Akselerasi Pengurangan Kemiskinan” kegiatan ini dihadiri stake holder terkait meliputi wilayah Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, dan Kab. Indramayu.

Demiz menilai rapat koordinasi TKPK ini ditujukan agar terbentuk sinergitas antara Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Artinya ia mengharapkan adanya keseragaman baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Sampai saat ini, pengentasan angka kemiskinan setiap tahunnya baru berkurang 0,06% dan yang kita harapkan mulai tahun depan mudah-mudahan bisa berkurang menjadi 1%” ujar Demiz.

Ia menambahkan bahwa segala sesuatunya bisa tercapai dengan didukung oleh data yang valid berkenaan dengan peta kemiskinan dan data personal yang ada di Jawa Barat. Saat ini Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah (BP2APD) adalah balai yang konsen pada kegiatan tersebut.

“Jadi betul-betul sinergi untuk fokus kepada daerah-daerah termiskin, sekaligus harus mengupdate program-program yang menyentuh pada keluarga miskin tersebut.” Tegasnya.

Idealnya, minimal ada 4 program sosial yang menyentuh setiap keluarga miskin di Jawa Barat yaitu; PKH (Program Keluarga Harapan), KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan RASTRA (beras sejahtera).

“Jangan sampai karna tidak ada data, banyak keluarga miskin mestinya mendapat sentuhan program sosial malah belum mendapat bantuan sama sekali” tambah Demiz.

Ia menilai sulit mengevaluasi dan sangat sulit juga untuk memberikan akses pemerataan kepada keluarga miskin yang ada di Jawa Barat jika tidak ada data.

Di akhir, Demiz menekankan bahwa pendataan dan updating data sangat penting untuk menunjang proses evaluasi, agar nantinya kita bisa mengetahui sampai sejauh mana pengurangan tingkat kemiskinan Jawa Barat dari tahun ke tahun.