Tim Penilai Pusat Lakukan Penilaian Tahap II PPD 2019
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 11 Mar 2019 13:35 , Dilihat Sebanyak : 60 Kali

BANDUNG, BAPPEDA JABAR  – Tim Penilai Pusat melakukan Penilaian Tahap II untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Tahun 2019. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat M. Taufiq Budi Santoso menerima langsung tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas RI dalam acara FGD Penilaian Tahap II PPD 2019 di Ruang Rapat Soehoed Warnaen Lantai 3 Kantor Bappeda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (11/03).

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Jawa Barat, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, para Kepala Bappeda se-Jawa Barat, pra Kepala Bidang PD Jawa Barat, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur swasta dan dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa, unsur perguruan tinggi atau akademisi, peneliti dan mahasiswa, komite perencana dari Bappeda Jawa Barat, tim ekomoni makro, CSR, perbankan, dan unsur lainnya.

Melalui cuplikan video Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menyampaikan rasa bahagia dengan kedatangan Tim penilai dari Bappenas. Selain itu Ridwan Kamil juga menyampaikan permohonan maaf kepada Tim Penilai dari Bappenas, tidak bisa menghadiri Penilaian PPD 2019 karena sedang melakukan tugas kedinasan berada di Algeria.

“Dalam 5 (lima) tahun kedepan, Jawa Barat sedang menyiapkan sebuah konsep pembangunan yang baru dan dengan konsep-konsep yang menarik,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengedepankan konsep inklusifitas. Ada project namanya digital inkslusif bagaimana agar Jawa Barat menjadi provinsi yang  digital tidak hanya di urban tapi juga diluar.

“Kita sedang mengatasi ketimpangan antar wilayah, antara sektor ekonomi,”katanya.

Dalam pengelolaan keuangan, Riwan Kamil mengungkapkan bahwa APBD 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat diapresiasi sebagai APBD yang paling futuristik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Karena kita berorentasi pada hasil dan memaksimalkan anggaran-anggaran yang terlihat menunjukan pada perubahan yang siginifikan,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat fokus untuk menggerakan ekonomi desa. “Melalui Program Satu Desa Satu Perusahaan ditujukan agar orang desa bisa mandiri tidak hijrah, dimana negara yang membentuk perusahaan di desa-desa”, terang Ridwan Kamil.

Selain Digital Ekslusif, terdapat program Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata agar multi pelayanan efek dari Pariwisata bisa mentes ke semua sektor.

“Kita mereposisi SMK agar siap untuk Industri 4.0,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengakselerasi koneksi-koneksi dengan jalan-jalan darat ataupun jalur kerteta api ke Pangandarean, ke Ciwidey, Sumedang, Garut sudah dihidupkan, Pelabuhan baru di Patimban. “Inlah yang akan kita kerjakan,” katanya.

“Sehingga ujung-ujungnya kita menjadi provinsi paling siap dan diseimbangkan dengan visi Jabar Juara Lahir Batin, karena membangun jembatan sama pentingnya dengan membangun akidah masyarkat Jawa Barat,” pungkasnya.

 

Kriteria Penilaian PPD 2019

Penilaian Tahap II ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk verifikasi terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi. Tahapan penilaian ada tiga tahapan, dimana Penilaian Tahap I sudah dilakukan sejak Januari 2019 terhadap Dokumen RKPD Provinsi. Sementara Penilaian Tahap III berupa presentasi dan wawancara di Tingkat Pusat.

Anggota Tim Penilai Kementerian PPN/Bappenas yang hadir pada acara pembukaan penilaian di Jawa Barat ini ada 3 (tiga) orang, yaitu Pungkas Bahjuri Ali Tim Penilai Utama, Dr. Hayati Sari Tim Peniliai Independen, Santi Yuliati Tim Penilai Teknis, Jovany Alif dari Kementrian PPN/ Bappenas.

Menurut Pungkas Bahjuri Ali, pada tahap II ini terdapat 17 Provinsi di Indonesia yang lolos dan akan disaring untuk ke tahap III. Provinsi yang lolos di Tahap III akan melakukan persentasi di Bappenas.

Kriteria penilaian tahap II ini meliputi pencapaian pembangunan dengan bobot 40%, dari bawah (bottom-up) 10%, dari atas (top-down) 10%, teknokratik 10%, politik 5%, akuntabilitas 5%, dan inovasi pembangunan 20%.

“Terdapat 3 (tiga) indikator penilaian dalam penilaian PPD 2019 ini yaitu proses perencapaan, penapaian dan inovasi-inovasi daerah,” jelas Pungkas.

Dalam penyusunan RKPD Jawa Barat banyak melakukan inovasi pembangunan.

“Karena sesuai arahan Presiden RI Jokowi Widodo yang paradigmanya mengedepankan berbagai inovasi dalam pembangunannya,”jelasnya.

Keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh perencanaan yang baik. Pembangunan yang akan berjalan antara pusat dan daerah harus berjalan dengan baik.

“Apabila Jawa Barat bisa menjadi yang terbaik, maka Indonesia juga menjadi baik, karena semuanya ada di Jawa Barat,” jelasnya

Terdapat 3 (tiga) apresiasi dari pusat ke daerah, pertama mampu meningkatkan kualitas perencanaan, mendorong integrasi dan sinergitas perencanaan dan ketiga melakukan inovasi pembangunan yang tentunya bermanfaat.

Lebih lanjut, Pungkas Bahjuri Ali mengungkapkan bahwa setelah acara ini berlangsung akan dilakukan kunjungan lapangan kegiatan ke salah satu program inovasi Jawa Barat yaitu Samsat J’Bret di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.

 

Pencapaian dan Inovasi Pembangunan Jawa Barat

Dalam paparannya, Kepala Bappeda Jawa Barat M. Taufiq Budi Santoso menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa pencapaian dan inovasi yang diharapkan bisa mendorong Jawa Barat ke posisi pertama.

“Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Jawa Barat mencapai 5.64 diatas angka pertumbuhan ekonomi Nasional mencapai 5.17. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara khusus telah menyumbang 13% pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.

Realisasi investasi penanaman modal asing dan dalam negeri terus meningkat setiap tahunnya. Total realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai angka Rp 116,96 T melebihi dari target nasional yakni sebesar Rp 105,85 T.

“Realisasi investasi di Jawa Barat pada tahun 2018 merupakan yang terbesar se Indonesia,” jelasnya.

Dalam pengelolaan keuangan, Jawa Barat merupakan Provinsi yang berhasil mendapat opini WTP 7  (tujuh) kali berturut-turut dari Badan Pemerika Keuangan (BPK).

Selain itu terdapat 17 program inovasi yang telah dilaksanakan di Jawa Barat. 17 program itu antara lain Jabar Quick Respons (JQR), Ngabring Ka Sakola (Ngabaso), Jabar Masagi, Jabar Saber Hoaks, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Pesantren Juara, Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) dan Maca Dina Digital Library (Candil), Desa Digital, Satu Desa Satu Tahfidz (Sadesha), Bus Wisata Perkotaan di Jawa Barat, Layad Rawat, Ground Breaking TPPAS Luna (Lulut-Nambo), Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra), Bumdesa Juara, Maghrib Mengaji, Lomba Santri dan One Village One Company.

Adapun beberapa proyek yang akan dikebut diantaranya, revitalisasi Kalimalang, Waduk Darma, Pantai Pangandaran, Situ Bagendit, Situ Ciburuy, Gunung Padang serta pembangunan alun-alun di Cirebon, Sumedang, Tasikmalaya, dan Sukabumi.

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelestarian budaya Sunda, akan dibangun empat pusat kebudayaan di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Subang.

Pembangunan Creative Center Kota akan dibangun di Tasikmalaya, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Cirebon. Sesuai visi Jawa Barat sebagai Provinsi Digital dalam 3 tahun, akan dibangun Smart Digital Goverment dan akan diterapkan disemua 27 Kota/ Kabupaten di Jawa Barat. Tahun ini akan dihadirkan di Kab. Garut, Kab. Pangandaran, dan Kab. Cirebon akan diberikan hibah teknologi Command Center tempat mengontrol semua aktivitas pembangunan.

Beberapa Inovasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat diantaranya Samsat J’Bret, Warna Jabar, Gurilaps.com, Smartfishing, situs Wonderfulwesjava.com, dan Aplikasi “Rumah Jabar- Net “Pro Poor”.