Tiga Teori Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Ridwan Kamil
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 03 Sep 2019 09:17 , Dilihat Sebanyak : 9 Kali

KOTA BANDUNG, HUMAS JABAR – Ada tiga hal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam arahannya kepada para Kepala OPD dan pejabat  Pemdaprov Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (2/9/19).

“Saya meyakini teori  pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terbagi tiga,” kata Emil –demikian Ridwan Kamil disapa.

Teori pertama adalah memperbanyak investasi. Oleh karena itu, promosi dan kondusivitas keamanan wilayah perlu  dijaga agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

“Maka, saya terus meminta kepada bapak/ibu (Kepala OPD dan pejabat Pemdaprov Jabar) memberikan terus citra positif ke luar, bahwa kalau mau investasi di Jawa Barat saja. Dimulai dari urusan kondusivitas keamanan, itu menjadi ujung tombak,” ucap Emil.

Teori kedua, menurut Emil, yaitu pembangunan infrastruktur sebagai faktor penting penggerak ekonomi daerah. Untuk itu, pembangunan infrastruktur harus dipercepat. Apalagi, penduduk Provinsi Jabar nyaris 50 juta jiwa. 

“Investasi berbanding lurus dengan kesiapan infrastruktur. Maka Dinas PUPR dan Bappeda harus meyakinkan urgensi penambahan tol baru, kemacetannya, bandar udara juga mengingat  populasi penduduk hampir 50 juta,” katanya.

Emil menuturkan, konsep pengembangan infrastruktur transportasi di Jabar harus pula memperhatikan jasa transpotasi barang. “Kalau saya pada prinsipnya setiap ada angkutan jangan melulu angkutan penumpang, tapi di dalamnya juga harus dikonsepkan juga yang namanya angkutan barang. Jadi, angkut-angkut barang seperti pakai kereta perlu dimaksimalkan,” ucapnya.

“Termasuk Bandara Kertajati tidak 100 persen hanya mengandalkan pertumbuhan penumpang, tapi juga arus barang yang sedang kita siapkan,” tambahnya.

Teori ketiga adalah pengembangan kewirausahaan. Pemdaprov Jabar memiliki berbagai program seperti One Pesantren One Product, Kredit Mesra, hingga Satu Desa Satu Perusahaan. 

“Teori selanjutnya untuk mengembangkan Jawa Barat juara ekonomi adalah mengembangkan entrepreneurship. Itulah kenapa One Pesantren One Product harus sukses dan direalisasikan bersama-sama, program Kredit Mesra,” katanya.

“Jadi, program Kredit Cinta Rakyat (KCR) itu kita pindahkan ke Kredit Mesra. Karena ada ratusan miliar (dari KCR), itu segera dieksekusi. Kemudian meng-online-kan proses dari manual, kita punya pusat digital desa bersama salah satu e-commerce,” tambahnya.

Emil mencontohkan, saat ini sedang viral sebuah produk desa. Produk  tersebut menjadi terkenal ke seluruh Indonesia gara-gara dipromosikan oleh perusahaan e-commerce.

“Gara-gara ada Tokopedia Center itu sebuah produk barang dari desa terpencil tiba-tiba jadi hits. Ini menarik, karena ada sabun yang tidak dikenal, tapi karena ada ruang digital di desa dibawa ke ruang itu. Lalu dipromosikan oleh standarnya, difoto dengan bagus. Langsung terkenal ke seluruh Indonesia dan pesanannya luar biasa,” katanya.

“Itu contoh kecil betapa dunia digital kalau dengan benar mengakselerasinya hasilnya bisa seperti itu,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat memaparkan sejumlah data indikator makro Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat saat ini berjumlah 49,02 juta jiwa atau 18,37% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Dari sisi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada 2018 mencapai 5,64% dengan target RPJMD pada 2019 yakni di angka 5,4-5,7%. Sementara inflasi per Januari-Agustus 2019 ada di angka 2,95% dengan target RPJMD 2019 ada di angka 3-4%. Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 7,30 (2018) dengan target RPJMD 2019 ada di angka 71,42-71,91.

Persentase penduduk miskin Jawa Barat per Maret 2019 mencapai 6,91% dengan target RPJMD 2019 mencapai 6,66-6,90%. Selanjutnya angka gini ratio per Maret 2019 ada di angka 0,402 dengan target RPJMD 2019 ada di angka 0,38-0,39. Sementara tingkat pengangguran terbuka per Februari 2019 ada di angka 7,73 dengan target RPJMD 2019 ada di angka 8,0-7,9.