Sertifikasi Tanah di Jawa Barat Rampung 2023
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 12 Mar 2018 09:15 , Dilihat Sebanyak : 22 Kali

CIREBON, ANTARA JABAR — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan sertifikasi tanah di wilayah Provinsi Jawa Barat akan rampung seluruhnya pada tahun 2023.

“Bapak-bapak yang tanahnya belum bersertifikat, akan dibagikan tahun ini tahun depan, sampai 2023. Mudah mudahan nanti semua tanah sudah bersertifikat,” kata Sofyan Djalil saat penyerahan 3.000 sertifikat tanah untuk warga lima kabupaten/kota di Gedung Pertemuan Radian Kabupaten Cirebon, Minggu.

Ia menyebutkan di Jabar ada 1.680.000 bidang tanah yang harus diterbitkan sertifikatnya. Ia berharap pihaknya dapat menyelesaikan pada 2023.

Sementara mengenai penyerahan 3.000 sertifikat pada Minggu ini ia menjelaskan penerima berasal dari lima kabupaten/kota di Jabar yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu.

Ia menyebutkan 3.000 sertifikat itu merupakan bagian dari 9.810 sertifikat yang akan diserahkan saat ini dan dalam waktu dekat.

“Sisanya akan didistribusikan BPN di masing masing kabupaten/kota,” jelasnya.

Penyerahan 3.000 sertifikat itu dilakukan secara simbolis oleh Presiden Jokowi kepada perwakilan penerima.

Ketika menyerahkan sertifikat itu, Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada tiga penerima untuk maju ke depan menjawab pertanyaan atau melaksanakan permintaan Kepala Negara.

Tiga orang berhasil menjawab pertanyaan dan masing masing mendapat hadiah sepeda dari Presiden. Mereka berhasil membaca Pancasila dengan benar, menyebutkan nama ikan dan memperagakan pencak silat.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakab program sertifikasi tanah berdampak positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini memiliki tujuan baik, dengan sertifikat yang dimiliki masyarakat memiliki akses mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan,” katanya.

Ia menyebutkan pemberian pinjaman modal usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Ia juga menyebutkan persentase kemiskinan di lima kabupaten/kota di daerah itu juga masih tinggi sehingga program itu diharapkan juga dapat mengurangi persentase kemiskinan di lima daerah itu. (Agus Salim)