Sejarah Singkat

Pada tahun 1969 Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di daerah yang disebut Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 1969 yang menjadi embrio dari lembaga perencanaan pembangunan daerah di Jawa Barat.

Pada Tahun 1972 Provinsi Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Perencanaan Daerah yang khusus merancang pembangunan di kabupaten dan kota melalui SK Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 1972. Badan ini kemudian disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (BAPPEMKO) untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten.

BAPPEMKO dan BAPPEMKA merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal. setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden Nomor 15 Tahun 1974 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Sedangkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, SK Gubernur Nomor 43 Tahun 1972 masih tetap berlaku.

Hingga kemudian Surat Keputusan Presiden Nomor  27 Tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II di kabupaten dan kota diakui secara Nasional. Melalui SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden Nomor 27 tahun 1980 yaitu :

  • Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlakukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
  • Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah serta terpadu.

Lebih jauh berdasarkan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 maka dibuatlah Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Barat. Peraturan Daerah ini mempertegas bahwa BAPPEDA adalah badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah. Dengan tugas pokok membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I Jawa Barat, serta penilaian atas pelaksanaannya. Selain itu berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat. Melalui peraturan tersebut jugalah yang akhirnya mengubah dari BAPEDA Tingkat I Jawa Barat (Badan Perencanaan Daerah) Provinsi Jawa Barat menjadi BAPEDA Provinsi Jawa Barat sesuai amanat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.

Seiring perbaikan dan penataan organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 yang telah dirubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Melalui peraturan daerah inilah nama BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Provinsi Jawa Barat dirubah kembali menjadi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

Berikut sejarah kepemimpinan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat dari setiap Periode:

  1. Soehoed W. P (Periode 1972-1981)
  2. Uton Rafei, MPH (Periode 1981-1982)
  3. Dr. Ateng Syafrudin, SH (Periode 1982-1987)
  4. H. Arifin Yoesoef (Periode 1988-1997)
  5. A. Sobana, S.H., MPA (Periode 1997-1999)
  6. H. Setia Hidayat (Periode 2000-2001)
  7. H. D. Sumahmudin, SH., MPA (Periode 2001-2002)
  8. H. Abdul Wachyan, MSI (Periode 2002-2004)
  9. H. Agus Rachmat, MT (Periode 2004-2005)
  10. H. Soemirat, MM (Periode 2005-2007)
  11. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA (Periode 2007-2016)
  12. IR Yerry Yanuar, MM (Periode 2016-2018)
  13. Ir. H. M Taufiq B Santoso, M.Soc.SC. (2018-sekarang)