Pra Musyawarah Rencana Pembangunan di Wilayah BKPP IV Priangan Barat
Di Posting Oleh : HUMAS BAPPEDA JABAR, Tanggal : 20 Mar 2015 15:46 , Dilihat Sebanyak : 62 Kali

Jumat (20/3), Pra Musrenbang Provinsi Jawa Barat di wilayah BKPP IV digelar di Ruang Sidang Soehoed Warnaen Bappeda Provinsi Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, Kepala BKPP IV Ir. H. Koesmayadie Tatang Padmadinata, Para kepala Dinas Terkait, Kepala Bappeda Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat R. Yunandar Eka Perwira.

Dalam sambutannya, Kepala BKPP Wilayah IV menyampaikan bahwa Pra Musrenbang Wilayah IV dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun maksud dan tujuan Pramusrenbang ini untuk forum awal persiapan Musrenbang Tahunan Provinsi yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kabupaten/Kota di lingkup BKPP IV.
Forum ini merupakan bagian rangkaian sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi dengan tujuan menajamkan dan mensinergikan usulan program dan kegiatan Kabupaten/Kota, untuk memperoleh masukan atas rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat R. Yunandar Eka Perwira mengatakan bahwa kehadirannya pada kesempatan tersebut untuk melakukan dan memberikan masukan terkait dengan program yang akan dimasukkan kepada anggaran.

“Jawa Barat harus punya komitmen berlari untuk cepat karena yg dihadapi 31 Desember 2015 kedepan adalah kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sebagai pemerintahan Jawa Barat, diharapkan untuk mempersiapkan diri dari segi perencanaan maupun keuangan menuju MEA,” tuturnya.

Dari segi perencanaan, Jawa Barat sudah terkenal dengan perencanaan terbaik. R. Yunandar juga menyebutkan rumusan berkaitan dengan bagaimana bekerja lebih efektif. Disebutkan BKPM bahwa ada 657 izin prinsip investasi di Jawa Barat pada tahun 2007-2015 dengan nilai mencapai 61 triliyun. Melihat postur APBD, jumlahnya hanya 25 triliyun, jadi tidak mungkin bisa. Maka perlu bagi kita untuk sebesar mungkin mengundang dan mengejar investasi.

Berdasarkan evaluasi dari Kemendagri, belanja modal untuk APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 7%. Maka dari itu, Pemerintah Jawa Barat harus mempunyai fokus program, mau tidak mau harus mempunyai program unggulan untuk mempersiapkan MEA dan sudah saatnya meninggalkan ego sektoral. Menurut Badan Pusat Statistik, perkembangan angka Jawa Barat sedang tumbuh tapi tidak cepat.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat meyampaikan bahwa apa yang dikatakan perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat sangat relevan.

Dalam paparannya dengan tema pembangunan tahun 2016, yaitu Perencanaan Jawa Barat Untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan Kesiapan dalam Persaingan Global.

“Untuk kemadirian dan kesiapan dalam persaingan global, tahun ini adalah tidak saatnya untuk berleha-leha. Oleh karena itu mari kita bangun bukan hanya fisik tapi sumber daya manusianya,” ujar Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA.

Ada 5 kata kunci dalam pembangunan Jawa Barat, yaitu (1) Melanjutkan, yaitu melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah; (2) Menuntaskan, yakni menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah mulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan; (3) Memberi dukungan, yaitu memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan/riset; (4) Reposisi, yaitu menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunannya; (5) Reorientasi, yaitu melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama Bupati/Walikota.

 

Pramusrenbang untuk wilayah ini terbagi menjadi dua, yaitu kelompok Priangan Timur dan Bandung Raya. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. menyampaikan paparannya mengenai RPJMD-nya masing-masing dengan diberikan waktu 10 menit.