PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013-2018
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 21 Mar 2018 09:17 , Dilihat Sebanyak : 368 Kali

BANDUNG, BAPPEDA JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat di akhir kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan mengadakan event Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013-2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Maret 2018 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

Acara tersebut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat; Sesepuh Jawa Barat dan Para Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan LSM, Para Akademisi dan Dunia Usaha, serta insan pers.

Penyampaian LKPJ-AMJ ini dilandasi ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2005, yang mengamanatkan Kepala Daerah di akhir masa jabatannya berkewajiban menyampaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik berbentuk LPPD maupun LKPJ-AMJ.

Pencapaian kinerja LKPJ-AMJ ini, merupakan cerminan akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahaan yang telah dicapai sejak Tahun Anggaran 2013 hingga akhir Tahun Anggaran 2017. LKPJ-AMJ difokuskan pada capaian kinerja berbasis misi dan indikator makro pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor  Nomor  25 Tahun 2013.

Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Ahmad Heryawan, berhasil mencapai 95 % dalam menjalankan pembangunan sesuai janji kampanye tahun 2013-2018. Capaian yang paling mencolok dari segi anggaran pada realisasi APBD Provinsi Jawa Barat. Pendapatan Daerah periode Tahun 2013-2018 yang dimulai Tahun 2013 sebesar 17,38 Triliun Rupiah dan pada penghujung pelaksanaan RPJMD yaitu Tahun 2017 meningkat secara signifikan yaitu sebesar 32,19 Triliun Rupiah.

Selanjutnya, capaian indikator makro pembangunan Jawa Barat. Jumlah penduduk Jawa Barat pada Tahun 2017 sebanyak 48,04 juta jiwa, yang menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia (18,34 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada awal pelaksanaan RPJMD yaitu Tahun 2013 sebesar 45.34 Juta  jiwa, maka rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) selama periode RPJMD tercatat 1,4 persen dengan LPP pada Tahun 2017 sebesar 1,39 persen. Keberhasilan tersebut berdampak terhadap pembangunan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada penghujung pelaksanaan RPJMD yaitu  Tahun 2017 sebesar 70,77 poin  sebagai capaian kumulatif dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

Dengan dinamika perekonomian global, regional dan nasional pada kurun waktu pelaksanaan RPJMD 2013-2018 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Jawa Barat untuk bekerja keras dalam menjaga tren positif perekonomian Jawa Barat yang keberhasilannya pada penghujung pelaksanaan RPJMD yaitu Tahun 2017 ditunjukan oleh:

(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19 persen;

(2) Laju inflasi dapat dikendalikan sebesar 3.63 persen atau lebih rendah dibanding  laju inflasi nasional sebesar 3,61 persen;

(3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai 27,96 juta rupiah, atau meningkat sebesar 19,43 juta rupiah dibanding Tahun 2013 sebesar 8,53 juta rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga bruto (ADHB) mencapai 37.18 juta rupiah pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar 13,58 juta rupiah dibanding Tahun 2013 yang mencapai 23,60 juta rupiah.

Secara umum Janji Gubernur dapat dikatakan telah berhasil tercapai melalui program-program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat priode 2013-2018. Berikut merupakan poin-poin dan capaiannya:

  1. Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat, Beasiswa Pendidikan Untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlit Berprestasi dan Guru

Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS telah mencapai 79,86%. Demikian pula dengan Angka Melanjutkan SMP ke SMA yang melampaui target 2017 sebesar 90%, sedangkan realisasinya 104%. Kemudian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mencapai 106,18. Dan untuk angka partisipasi kasar SMP/MTs sebesar 100,93% yang telah melampau target yang ditetapkan sebeumnya yaitu sebesar 106,7%. Serta angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK sederajat pada posisi 81,25%. Adapun jumlah ruang kelas baru pada Tahun 2017 mencapai 1151. Sedangkan untuk beasiswa pendidikan pemuda, tenaga medis serta atlit berprestasi dan guru realisasinya mencapai 484 orang. Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat”

  1. Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu

Janji kampanye poin kedua sebagaimana mengacu pada RPJMD periode 2013-2018 telah berhasil dilaksanakan dan memberi kontribusi nyata dalam pembangunan khususnya melalui partisipasi masyarakat secara langsung.

Outcome yang dihasilkan antara lain :

  1. Jumlah posyandu saat ini 374 unit, melampaui target sebanyak 50.000 unit;
  2. Pendampingan secara aktif oleh pendamping kader posyandu sebanyak 27 orang di tingkat Kabupaten dan 626 orang di tingkat kecamatan;
  3. Meningkatnya posyandu yang telah memiliki bangunan sendiri dari 30% pada tahun 2013 dan tahun 2017 telah mencapai 46,42%;
  4. Meningkatnya strata posyandu di Jawa Barat dimana pada tahun 2013 masih didominasi oleh posyandu pratama dan madya sebanyak 62,07% dan terus meningkat hingga pada tahun 2017 didominasi oleh posyandu purnama dan mandiri sebesar 60,49%;
  1. Membuka 2 Juta Serapan Tenaga Kerja Baru dan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat.

Melalui Program janji kampanye Gubernur jumlah serapan 2.000.000 kesempatan kerja, Jawa Barat telah berhasil mengurangi angka pengangguran, hal ini terbukti dari persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2013 sebesar 9,6 persen menurun menjadi 8,22 persen atau turun sebesar 0,94 persen pada Tahun 2017.

Pencetakan 100 ribu wirausaha baru yang dilaksanakan oleh 13 Perangkat daerah dimana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil sebagai leader dalam program yang merupakan janji gubernur ini, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun telah melebihi target 100 ribu wirausaha baru yaitu 129.191, walaupun pada tahun 2016 realisasi lebih sedikit dari target 20.000 yaitu 19.121. namun jika dibandingkan dengan target selama lima tahun rata-rata telah melampaui target.

  1. Alokasi 4 Triliyun Untuk Insfratruktur Desa dan Pedesaan

Realisasi pembangunan Infrastruktur perdesaan melalui Bantuan Keuangan sampai dengan tahun 2017 dalam pelaksanaannya Infrastruktur Desa dan Perdesaan mencapai Rp 3.056.000.000.000,- dan jika tidak ada kendala dalam pelaksanaannya maka pada akhir tahun 2018 realisasi pembangunan Infrastruktur Perdesaan akan ditambah dengan Rp. 911.123.830.000,- sehingga akumulasi sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah  Rp. 3.967.123.830.000,- (99,18%). Dengan demikian Janji Kampanye poin keempat dapat dikatakan telah sesuai dengan target pada Akhir Periode RPJMD 2013-2018.

  1. Rehabilitas 100.000 Rumah Rakyat Miskin

Pembangunan rumah tinggal layak huni melalui perbaikan Rutilahu sampai akhir tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat sebanyak 127.163 unit melalui berbagai sumber dana. Target RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 sebesar 100.000 unit telah terlampaui 108% yaitu sebanyak 108.463 unit. Sampai dengan akhir tahun 2018, akan terjadi penambahan jumlah pembangunan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 20.000 unit dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat dan Penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan sumber dana APBN oleh Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat sebesar 9.000 unit. Jika tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, maka pada akhir tahun 2018 jumlah pembangunan rumah tinggal layak huni akan mencapai 156.163 unit rumah.

Untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni, pada Tahun 2014 Target RPJMD adalah 92,12-92,69%, realisasi capaian adalah 92,41% dan pada Tahun 2015 Target RPJMD adalah 92,69-93,29%, realisasi capaian adalah 92,70%. Dapat dikatakan bahwa cakupan penyediaan rumah layak huni pada Tahun 2015 telah mencapai target RPJMD. Pada tahun 2015 telah dilakukan updating data rumah tidak layak huni sehingga terdapat koreksi pencapaian cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2015 sebesar 97,78%, pada tahun 2016 sebesar 97,85% dan pada tahun 2017 sebesar 98,22% sehingga target RPJMD tercapai.

  1. Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat di Kabupaten/Kota

Pembangunan Pusat Seni dan Budaya di Kabupaten/Kota terealisasi sebanyak 5 (lima) unit yaitu pada Tahun 2014 di Kota Cirebon, Tahun 2015 di Kabupaten Ciamis, Tahun 2017 di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut dan Kota Sukabumi.

  1. Pembangunan Gelanggang Olahraga Kabupaten/Kota

Janji kampanye telah terpenuhi sebagaimana target yang ditentukan dimana pemerintah Provinsi jawa barat, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Kab/Kota telah berhasil membangun 26 pusat gelanggang olahraga dan 140 Venue tersebar pada seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

Janji Kampanye Gubernur untuk Poin ke tujuh yaitu Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kabupaten/Kota, dapat direalisasikan melalui Bantuan Keungan untuk pembangunannya. Selain itu melalui upaya terhadap dukungan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XV Tahun 2016 di Jawa Barat.

Sebelum mengakhiri pidatonya, Aher juga menjelaskan bahwa selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berhasil meraih 161 anugerah nasional dalam berbagai bidang pembangunan dan . Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan yang kuat dari DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Jawa Barat, sebagai manifestasi dari konsep pembangunan Jabar Masagi.

“Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kritik dan saran selama kepemimpinan kami berdua. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu RPJMD Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 menjadi amal ibadah bagi kita semua dan dicatat sebagai kebajikan di sisi Allah SWT.” Tutup Aher. (Ramadhan S)