Pemprov Jabar bentuk satgas investasi
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 28 Sep 2017 09:26 , Dilihat Sebanyak : 89 Kali

Merdeka.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah menyusun peraturan gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari paket kebijakan ekonomi XVI yang sudah dirilis Agustus 2017 lalu. Pergub itu salah satu ujungnya untuk pembentukan satuan tugas investasi.

“Satgas ini dibentuk untuk mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan yang dialami oleh pihak swasta,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Rabu (27/9).

Menurutnya, satgas ini sejalan dengan satgas yang dibentuk pemerintah pusat guna meningkatkan pelayanan terkait perizinan. Satgas ini juga akan menerapkan ceklis pada perizinan kawasan industri, pariwisata.

“Kami juga akan dorong penerapan perizinan dengan penggunaan data sharing, dimana pengusaha mengajukan beberapa perizinan cukup satu dokumen,” imbuhnya.

Dia mengatakan, dokumen tunggal ini nantinya akan berlaku untuk izin penetapan lokasi, izin lingkungan, persetujuan rencana teknis bangunan dan juga izin untuk sektor industri.

“Ke depan kami akan mendorong juga Satgas menerima permintaaan fasilitas perpajakan, cukai dan fasilitas lainnya yang diajukan pihak swasta berbarengan dengan reformasi perizinan yang tengah kita lakoni,” terangnya.

Sejalan dengan itu Pemprov Jabar juga akan terus mengintegrasikan perizinan dengan 27 kabupaten/kota. Pihaknya juga akan mengkonsolidasikan 200-an perizinan di tingkat provinsi yang saat ini tersebar di 18 dinas lewat pembentukan tim teknis.

“Kami akan mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan yang saat ini masih dikelola oleh perangkat daerah kepada dinas penanaman modal, jadi atasan tim teknis itu adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu [PMTSP],” tandasnya.

Kepala DPMTSP Jabar Dadang Masoem mengatakan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan tim teknis dari 18 dinas untuk mengoreksi,untuk memberikan masukan-masukan ke dalam rancangan Pergub terkait perizinan yang akan dikirim ke Kemendagri.

“Jangan sampai nyemplung ke Kemendagri ada dinas yang merasa tidak memberi masukan,” sebutnya.

Tim teknis ini menurutnya akan mengurai dan mendetilkan kembali jenis-jenis perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. Dadang mengaku ada kemungkinan sejumlah izin digabung jika memiliki kemiripan.

“Waktu itu ada 250 perizinan sekarang menjadi 232 artinya ada 18 yang bisa digabung. Jumlah izin yang ada belum tentu nambah mungkin berkurang,” tandasnya. [hrs]