Pemprov Jabar Akan Bangun Unit Sekolah Baru Secara Bertahap
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 27 Oct 2017 09:20 , Dilihat Sebanyak : 33 Kali

BEKASI, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun unit sekolah baru (USB) secara bertahap. Selain itu juga akan melanjutkan program yang sudah digulirkan sebelumnya, yakni program Rehab Kelas Baru (RHB).

Pembangunan tersebut menjadi langkah penting yang dilakukan Pemprov Jabar setelah alih kelola SMA/SMK dari Kota/Kabupaten ke Provinsi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pembiayaan program USB yang sudah berjalan saat ini tidak terpaku pada skema APBD. Namun juga melalui kemitraan dengan berbagai pihak.

Hal ini diungkapkannya seusai melakukan pengarahan di hadapan para Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kota Bekasi, yang bertempat di Aula SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Jl. Tangkuban Perahu No. 1 Perumnas II, Kota Bekasi, Selasa, 23 Oktober 2017.

“USB terus kita dorong, program ini memang yang dibutuhkan di tahun pertama pasca alih kelola, tentu dilakukan secara bertahap mengingat masih perlu penyesuaian dalam banyak aspek. Selain itu, porsi besar APBD juga telah kita alokasikan untuk tunjangan guru dan tenaga kependidikan dan tentunya untuk operasional sekolah, saya sudah keliling ke beberapa tempat pada umumnya para guru senang Pemprov mempertahankan tradisi TPP yang juga berlaku bagi mereka”, ujar Aher di hadapan 22 Kepala Sekolah SMA dan 15 Kepala Sekolah SMK se-Kota Bekasi.

Dia menuturkan, urusan wajib pemerintah provinsi tentu tidak hanya pendidikan. Hal ini yang membuat anggaran pendidikan masih terbatas. Karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan anggaran pendidikan.

“Kami menggali potensi kemitraan dengan pihak swasta melalui CSR, hasilnya sudah banyak bangunan sekolah yang dibangun oleh perusahaan. Bahkan kami membuka kesempatan kepada pemerintah kabupaten dan kota, untuk sharing pembiayaan pendidikan melalui skema hibah, Kota Bekasi salah satunya sudah siap,” ujarnya.

Belum memuaskan

Aher mengatakan, angka partisipasi pendidikan untuk sekolah menengah diakui masih belum memuaskan. Hal itu yang mendorong Pemprov memacu pembangunan USB.

Selain itu, pertimbangan pemerataan pendidikan di daerah pelosok menginisiasi pihak Gedung Sate untuk bisa mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Semua langkah itu dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah kursi sekolah atau daya tampung siswa didik.

“Daya tampung itu tentu dipengaruhi oleh kemampuan finasial masyarakat juga yang terpenting karena faktor jarak, ada siswa yang menempuh 15 hingga 20 KM untuk bisa menjangkau sekolahnya, siswa lain boleh jadi tidak mampu begitu, akibatnya putus sekolah, itulah kita saat ini sedang menghadirkan sekolah-sekolah di daerah pinggiran dengan membangun USB,” ucap Aher.

Dalam kesempatan pengarahan di hadapan para kepala sekolah tersebut, Aher meminta manajemen sekolah dapat sigap dalam menyerap alokasi anggaran yang sudah disediakan untuk operasional sekolah. Upaya ini tentu guna mengurangi beban sekolah dan menghindari pungutan yang tidak perlu dan dibebankan kepada orang tua siswa.

“Saya minta manajemen sekolah sigap dalam mengelola keuangan, anggaran yang sudah dialokasikan untuk operasional segera untuk diserap dan digunakan untuk mengurangi beban sekolah, silakan manfaatkan semaksimal mungkin, sepanjang dapat dipenuhi oleh pemerintah maka hindari pungutan yang tentu membebani orang tua,” katanya.

Memberikan motivasi

Sementara itu, ditemui usai kunjungan Gubernur, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Ekowati mengungkapkan bahwa kunjungan Aher tersebut bisa memberikan motivasi bagi para Kepala Sekolah, Guru, dan para siswa. Ekowati berharap, setelah alih kelola ini mutu pendidikan SMA/SMK di Jawa Barat lebih baik diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidiknya.

“Kami akan lebih dekat (antara sekolah dengan Pemprov). Dan kami berkomitmen semua guru se-Kota Bekasi akan menjadi guru yang profesional,” kata Ekowati.

“Kami komunikasi, koordinasi dengan pihak provinsi juga tidak ada masalah. Karena didukung dengan teknologi juga, bisa melalui WA (Whats App), telepon. Bagi kami ke provinsi jadi lebih dekat, tidak ada kendala apapun dengan kemajuan teknologi ini,” tuturnya.