Pemdaprov Jabar Serius Cegah Informasi Negatif dan Hoaks
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 29 Jul 2019 15:30 , Dilihat Sebanyak : 8 Kali

KOTA BANDUNG, HUMAS JABAR – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) terus berupaya dan berinovasi dalam mengelola informasi. Tujuannya, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan akurat. Salah tiga langkahnya dengan membentuk Jabar Saber Hoaks, sosial media Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Sapa Warga.

“Semata-mata memastikan informasi yang bergerak di masyarakat yang baik dan akurat,” ucap Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat ditemui usai acara pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-9 Komisi Informasi se-Indonesia di Hotel Courtyard Marriot, Kota Bandung, Senin (29/7/19).

RK –demikian Ridwan Kamil disapa—mengatakan, informasi adalah hal krusial untuk masa depan bangsa. Apalagi, di era digital, arus informasi mengalir begitu deras yang berdampak banjirnya informasi negatif atau informasi bohong.

“Menuju transparansinya (informasi) Insyaallah dengan adanya Komisi Informasi Pusat. Tapi, mengelola informasi yang negatif itu yang menjadi tantangan bersama,” ucapnya.

Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat (KIP) Bambang Sigit Nugroho menjelaskan, Rakernis bertujuan untuk memperkuat koordinasi secara nasional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sekaligus penguatan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja kontribusi nyata Komisi Informasi bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik,” katanya.

“Dan melalui Rakernis ini diharapkan para komisioner komisi informasi bisa saling bertukar pendapat untuk merumuskan hal-hal yang bisa memberikan kontribusi dalam penguatan keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Rakernis KIP tahun ini bertemakan “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing Global”. Maknanya, dengan implementasi keterbukaan informasi publik secara massif, diharapkan bangsa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Peserta Rakernis sendiri adalah para komisioner dari komisi informasi provinsi sebanyak 60 orang dan komisioner komisi informasi dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Rakernis digelar pada 29-31 Juli 2019.