Pembekalan CPNS Praja IPDN
Di Posting Oleh : HUMAS BAPPEDA JABAR, Tanggal : 02 Sep 2014 14:52 , Dilihat Sebanyak : 17 Kali

“Lulusan IPDN jangan sampai gagap teknologi” tutur Kepala Bappeda Jawa Barat (Jabar) Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA saat memberikan pembekalan terhadap lulusan IPDN yang ditetapkan menjadi CPNS, Selasa 02/09 di ruang Ir. Soehoed Warnaen Bappeda Jabar.

Agenda yang dumulai pukul 13.00 WIB ini, dipandu oleh Sekretaris Bappeda Jabar Ir. H. Husain Achmad, MM dan dihadiri oleh Sekretaris BKD, serta diikuti sekitar 100 orang CPNS Praja IPDN. Sekretaris BKD dalam arahannya menjelaskan bahwa, Praja IPDN yang sudah ditetapkan menjadi CPNS ini nantinya akan disebar pada setiap OPD yang tersebar di Jabar.

Dalam pembekalan tersebut, Prof. Deny menjelaskan tentang Mobile Meeting Or Virtual Meeting. Mobile Meeting “ adalah suatu sistem yang memungkinkan rapat bisa dilakukan tanpa kehadiran secara fisik di ruang rapat. Artinya, komunikasi bisa dilaksanakan ditempat yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi atau dunia maya. Dengan demikian, kebutuhan ruangan akan semakin sempit dan waktu bisa lebih efektif. Tentunya itu dilakukan tidak oleh setiap pegawai, yang melakukan komunikasi tersebut hanya pegawai-pegawai tertentu atau orang yang menjadi konseptor saja.

Sementara Virtual Meeting, adalah sebutan untuk Organisasi/Institusi yang dijalankan berbasis ICT (Information and Communication Technology) sehingga kebutuhan ruangan akan semakin sempit. Kebutuhan ruangan akan terkonsentrasi kepada kebutuhan pelayanan publik, studio, laboratorium. Sementara ruang rapat dan ruang kerja pegawai akan bersifat komunal.

Beliau beranggapan bahwa, hakikat dari bekerja itu bukanlah kehadiran melainkan hasil dari pekerjaan. Selain itu, jika system tersebut sudah bisa dijalankan, Prof. Deny berasumsi bahwa dengan system tersebut bisa mengurangi kemacetan.

Hal lain yang juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Jabar adalah Transformasi Paradigma Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Aparatur Sipil Negara yang digagas oleh Gubernur Jabar. Menurutnya, tranformasi paradigma merupakan perbaikan cara pandang dan sikap terhadap sesuatu untuk melahirkan percepatan perbaikan kualitas tanpa harus melakukan perubahan secara drastis.

Transformasi Paradigma Tata Kelola Pemerintahan merupakan bagian dari ikhtiar menuju tatanan masyarakat madani berdaya saing tinggi, yang memiliki empat dimensi: nilai dan karakter, keseimbangan duniawi dan ukhrowi, kesejahteraan, dan harmoni alam-manusia.

Empat tema besar strategi transformasi paradigma tata kelola pemerintahan, dalam upaya mewujudkan masyarakat madani berdaya saing tinggi. Pertama, paradigma kesisteman tata kelola. Kedua, paradigma kepemimpinan dan birokrasi. Ketiga, paradigma kesiapan masyarakat dalam beradaptasi, dan keempat, paradigma kelembagaan, ditopang dengan kemampuan kolektivitas yang pandai melahirkan kreasi bersama, dan pandai beradaptasi secara tepat  dalam perubahan pola pikir bersifat kontekstual, serta hidup mandiri dan pandai mengatur diri.

Dua pilar penting untuk mendukung perwujudan masyarakat madani berdaya saing tinggi; yaitu nilai-nilai wahyu keagamaan, dan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua pilar penting tersebut sebagai landasan untuk memiliki keberanian dan konsistensi semua pihak dalam melakukan transformasi paradigma secara menyeluruh dan berimbang, yaitu serangkaian transformasi paradigma sebagai hasil formulasi pembangunan keagamaan (IMTAQ) dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), menuju kondisi ideal tatanan masyarakat madani di masa depan.

lima komitmen utama, yaitu: komitmen individu, komitmen multi pihak, komitmen pimpinan diseluruh tingkatan birokrasi, komitmen membangun generasi penerus yang handal dan terpercaya, dan komitmen menggalang kebersamaan untuk maju dan berkembang adalah untuk menjamin terlaksananya transformasi paradigma pemerintahan menuju masyarakat madani berdaya saing tinggi. (Rizal)