Pembangunan Tol Cisumdawu, Pemprov Jabar Butuh Saling Hibah dengan IPDN
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 05 Oct 2017 16:13 , Dilihat Sebanyak : 401 Kali

BANDUNG,(PR).- Trase seksi 5 proyek jalan bebas hamatan Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) akan mengalami perubahan. Seksi 5 yang terletak di kawasan Legok-Ujung Jaya akan berubah setelah  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pergeseran trase tersebut mengemuka setelah kementerian melakukan evaluasi desain Tol Cisumdawu dari seksi 4-6. Perubahan terkait dengan penambahan dan pengurangan jumlah desa yang terlewati oleh proyek tersebut.

Dari hasil evaluasi ada penambahan lima desa dari awalnya hanya satu desa di Kabupaten Sumedang. Selain itu juga terdapat pengurangan dua desa di dua kecamatan.

“Hal itu merupakan permintaan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR yang secara resmi sudah melampirkannya dalam surat dokumen perencanaan pengadaan lahan. Dalam rangka penetapan lokasi pembangunan Tol Cisumdawu akhir September lalu pada kami. Khusus seksi 5 ada pergeseran,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat, di Gedung Sate, Rabu 4 Oktober 2017.

Dia mengatakan, perubahan trase pun berimbas pada trase 4 dan 6. Namun perubahan yang terjadi di dua trase tersebut dipastikan Iwa tak begitu signifikan. Rencananya perubahan trase ini akan dimasukan dalam revisi keputusan gubernur Jabar terkait penlok Tol Cisumdawu.

“Seksi 3-6 akan segera berproses karena itu perubahan trase ini harus selesai segera,” ujar dia.

Rapat teknis

Iwa mengaku sudah menindaklanjuti permohonan ini dengan menggelar rapat teknis antara Pemprov Jabar bersama Satker Cisumdawu dan Badan Usaha Jalan Tol yang akan melakukan pembebasan lahan di seksi 3-6.

“Untuk perubahan trase nanti Dinas Pemukiman dan Perumahan akan menelaah hal ini untuk tindaklanjutnya,” katanya.

Selain perubahan trase, Pemprov Jabar juga menindaklanjuti dua hal terkait pembebasan lahan di seksi 1 dan 2. Pertama Pemprov saat ini akan mencari lahan pengganti untuk SMK Pertanian Tanjungsari Sumedang yang berada di seksi 2 fase 2 Rancakalong-Sumedang. Suratnya penetapan tanah penggantinya akan keluar setelah lokasi selesai dibahas.

Pihak Pemprov Jabar juga akan segera berkirim surat permohonan agar saling hibah lahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dilakukan ke Kementerian PUPR.

“Prinsipnya lahan 60 hektare IPDN tidak ada penggantian, tapi perlu ada saling hibah untuk kepentingan Tol Cisumdawu seksi 1,” tuturnya.

Jika proses ini tuntas maka target penyelesaian pembebasan lahan untuk seksi 1 dan 2 pada Desember 2017 dipastikan bisa terkejar. Iwa memastikan pemerintah sudah menyiapkan dana pembebasan sisa lahan yang akan dikucurkan secara bertahap.

Menurut dia, untuk seksi 1 dengan lahan IPDN, posisi lahan bebas sudah mencapai 67%. Artinya bisa konstruki.