Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Di Posting Oleh : HUMAS BAPPEDA JABAR, Tanggal : 02 Apr 2015 15:47 , Dilihat Sebanyak : 63 Kali

Musrenbang hari pertama yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedy Mizwar dilaksanakan di Bappeda Provinsi Jabar, sementara hari ke-2 digelar di Krakatau Ballroom Hotel Horison Bandung (02/04). Musrenbang tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP, Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Sekretaris Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kepala OPD/Biro Provinsi Jawa Barat, Unsur DPRD Provinsi Jawa Barat, Unsur Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas Masyarakat, Tokoh Masyarakat Jawa Barat dan Insan Pers.

Acara dimulai dengan laporan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Jawa Barat tahun 2015 oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat H. Iwa Karniwa SE.Ak., MM, “penyelenggaraan Musrenbang Provinsi adalah berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Acara ini diawali dengan peresmian oleh Gubernur Jawa Barat, dilanjutkan dengan executive summary untuk rencana pembangunan 2016 oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, penyerahan Anugerah Pangripta Nusantara Kabupaten/Kota serta penandatanganan berita acara”.

Selanjutnya, sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM mengatakan musrenbang merupakan forum yang sangat strategis dan untuk pertama kali DPRD periode 2014-2019 menghadiri forum ini. Sebagaimana diketahui Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif untuk menyepakati rencana kerja pemerintah daerah sesuai tingkatannya.

Mengangkat tema “Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian, dan Kesiapan dalam Persaingan Global”, Musrenbang kali ini fokus pada peningkatan kualitas capaian hasil pembangunan Jawa Barat, terutama menghadapi persaingan yang semakin mengglobal. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi pada tahun ini merupakan wahana yang sangat penting untuk menghasilkan rumusan komprehensif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa mengkomunikasikan keinginan pembangunan jawa barat yang sangat luas dengan penduduk paling banyak bukan masalah mudah, biaya yang memadai bukan masalah mudah dan biasanya lebih banyak daftar kehendak daripada daftar program yang memungkinkan dengan kemampuan yang kita miliki. Karena tidak mungkin ada pembangunan kalau tanpa tidak ada perencanaan, tetapi pelaksanaan pembangunan yang baik hanya ada jika perencanaan yang baik pula. Pelaksanaan pembangunan yang baik manakala ada perencanaan yang baik pula. Sepanjang penilaian pemerintah pusat sistem online jawa barat masih yang terbaik. Jawa barat pemenang e-gov selama tiga tahun berturut-turut. Dengan rkpd online diharapkan ketepatan objektifitas serta tepat sasaran.

“Kita punya beberapa 10 common goals, yaitu peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan (dengan cara ini indonesia bisa maju dengan cara investasi pada sumber daya manusia), kualitas layanan kesehatan, infrastruktur wilayah, energi dan air baku, ekonomi pertanian dan non pertanian. Serta fokus pembangunan lintas sektoral seperti kemiskinan, PMKS dan keamanan dan fokus pembangunan manajemen pemerintah dalam hal modernisasi pemerintah dan pembangunan perdesaan,” tutur Gubernur Jawa Barat.

Semua daerah di Jawa Barat siap mengikuti pembahasan Musrenbang yang akan memanfaatkan sistem virtual. Pemerintah Jawa Barat sudah terbiasa dengan sejumlah sistem elektronik dalam pengelolaan pemerintahan. “Kita sudah juara e-Gov tiga tahun berturut-turut,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, mengatakan, sistem v-Musrenbang itu rencananya akan dipakai tahun depan.

Menurut Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, v-musrenbang ini diklaim akan mempercepat pembahasan anggaran perubahan yang tadinya dimulai bulan Juni menjadi April. Untuk masalah sistem, musrenbang elektronik ini juga sudah siap dengan nama Virtual Musrenbang.