Lokakarya Alternatif Pembiayaan Air Minun dan Sanitasi di Provinsi Jawa Barat
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 18 Dec 2019 09:53 , Dilihat Sebanyak : 243 Kali

BANDUNG, BAPPEDA – Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Lokakarya Alternatif Pembiayaan Air Minun dan Sanitasi  (AMS) Provinsi Jawa Barat di Parahyangan Meeting Room, Ground Floor (GF) Hotel Grand Setiabudi, Bandung, Rabu (18/11).

Loka karya ini diselenggarakan dalam rangka memetakan dan kerjasama para pihak yang memiliki potensi dalam hal pembiayaan alternatif untuk mempercepat proses peningkatan akses Air Minum dan Sanitasi.

Acara ini dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ady Rachmat dan dihadiri oleh perwakilan dari Intansi terkait.

Berdasarkan data BPS 2017 saat ini tingkat akses air minum penduduk Indonesia sebesar 72.04% dan 67 86% untuk ases sanitasi. Untuk memenuhi target RJPMN 20152019 yaitu 100% akses pelayanan air minum dan sanitasi dibutuhkan dana sebesar 257 triliun rupiah untuk air minum dan 273 triliun untuk sanitasi.

“Namun, untuk mencapai target tersebut pemerintah pusat hanya dapat memenuhi 30% kebutuhan dana sehingga perlu upaya sumber pendanaan lainnya,” kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Beberapa program sudah digulirkan oleh pemerintah untuk pencapaian target air minum dan sanitasi seperti PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat), Hibah Air Minum dan Sanitasi dan lain sebagainya. 

“Bahkan Provinsi Jawa Barat turut mendorong lahirnya SABERMAS (Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat begitu juga geliat di Kabupaten/Kota. Tetapi semuanya belum cukup untuk menyelesaikan target penca sanitasi di Jawa Barat.” katanya.

Belajar dari PAMSIMAS dimana pemerintah memberikan stimulan berupa Infrastruktur system pengelolaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat melalui kelompok Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) masih diperlukan upaya pengembangan cakupan layanan dan dukungan pembiayaan alternatif agar bisa berkelanjutan.

Menurut Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dalam rangka mencari, memetakan merangkul dan kerjasama para pihak maka diperlukan peta jalan dimana peta kelembagaan yang memiliki potensi dalam hal alternatif pembiayaan air minum dan sanitasi yang sudah ada u didorong untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Barat khususnya Metropolitan Bandung.

“Inisiatif awal dimulai 2 Kabupaten Metropolitan Bandung (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat). Atas dasar pemikiran inilah maka diselenggarakan lokakarya ini,” tutupnya.

KAK unduh disini