Kota Bogor Menjadi Penutup Pelaksanaan Pra Musrenbang Kewilayahan Jawa Barat 2018
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 28 Mar 2018 15:43 , Dilihat Sebanyak : 257 Kali

BOGOR, BAPPEDA JABAR — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi semakin dekat, Bappeda Provinsi Jawa Barat baru saja menyelenggarakan Pra Musrenbang Kewilayahan di empat kota berbeda dengan pembagian empat wilayah.

Pra Musrenbang digelar sejak 21 Maret 2018 diawali dengan Wilayah IV Priangan Barat (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang) di Tasikmalaya. Esoknya masih di tempat yang sama, Pra Musrenbang dilaksanakan untuk Priangan Timur (Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis).

Pra Musrenbang Wilayah III digelar di Cirebon (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka) pada Senin, 26 Maret 2018. Kemudian dilanjutkan di Purwakarta untuk Wilayah II (Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang). Terakhir, Kota Bogor menjadi penutup rangkaian Pra Musrenbang Provinsi Jawa Barat untuk Wilayah I (Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur).

Terdapat delapan prioritas dalam pembangunan Jawa Barat di tahun 2019 yang berkaitan dengan isu strategis. Semua Kabupaten/Kota yang sudah mengusulkan kegiatan kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah 2019. Nantinya kegiatan akan berlanjut pada Musrenbang Provinsi di Bandung, April 2018.

Yerry Yanuar dalam paparan yang disampaikan di IPB International Convention Center Bogor, mengingatkan kepada seluruh Perangkat Daerah yang hadir tentang perencanaan kebijakan. Menurutnya Jawa Barat memiliki nilai istimewa dibanding provinsi lain. Sebagai para perencana, Yerry berharap tujuan perencanaan harus berkaitan kesejahteraan masyarakat.

“Berkaitan dengan momen Pilkada di tahun ini, saya percaya siapapun pemimpin kita yang baru, tentu umemiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, insyallah. Perangkat Daerah seperti kita bisa dijadikan momentum untuk memberikan masukan kepada pemimpin yang baru,” ungkap Yerry pada akhir sesi paparan.

Aparatur negara harus bisa profesional dalam setiap penyusunan rencana pembangunan. Kerangka beripikir harus disesuaikan terhadap isu pembangunan setiap daerah. Sehingga, performance keuangan harus sebanding dengan performance pembangunan yang ada. Karena kinerja setiap Perangkat Daerah perlu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

“Terakhir yang tak boleh dilupakan, beribadah untuk mencapai rahmat-Nya, agar semua rencana baik untuk Jawa Barat mendapatkan ridha Allah,” tutup Yerry. (Shinta WA)