Koordinasi Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional Perencana
Di Posting Oleh : HUMAS BAPPEDA JABAR, Tanggal : 30 Dec 2014 15:21 , Dilihat Sebanyak : 89 Kali

Rapat koordinasi evaluasi kinerja pejabat fungsional perencana dilaksanakan di Ruang Sidang Ir. Soehoed Waenaen Bappeda Jabar pada tanggal 30 Desember 2014, pukul 09.00 WIB. Agenda tersebut dipandu oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bappeda Provinsi Jabar H. E Agus Ismail, S.Sos., M.Pd serta dihadiri oleh pejabat fungsional perencana Bappeda Jabar, OPD/Biro dilingkungan Jabar.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Jabar Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, yang sekaligus memberikan arahan terkait Transformasi Paradigma Fungsional Perencana Dalam Rangka Memperkokoh Konstruksi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.

Peran strategis pejabat fungsional perencana dalam pembangunan di Jabaradalah (1) tahap perencanaan sangat menentukan terhadap kualitas dari tahapan-tahapan selanjutnya, bahkan perencanaan memberikan dampak yang cukup dominan terhadap hasil akhir yang diharapkan. (2) Peran penting dari perencanaan juga berlaku pada pelaksanaan agenda pembangunan, sehingga kualitas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sangat menentukan terhadap kualitas dari hasil-hasil capaian pembangunan.(3) Dalam sistem manajemen aparatur birokrasi, anatra Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional memiliki hubungan kerja yang sangat strategis dan saling menunjang. Pejabat Struktural  pada aspek manajerial, menentukan keputusan dan Pejabat Fungsional sebagai mitra strategis yang memberikan dukungan berdasarkan keahlian dan keterampilannya dalam penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi.(4) Dalam konteks Jawa Barat, keberadaaan para pejabat fungsional perencana pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sangat penting dan strategis, yaitu dalam rangka melahirkan dokumen perencanaan yang berkualitas, yang berada dalam koridor arah kebijakan dari RPJMD.(5) isu strategis yang diangkat pada bidang perencanaan pembangunan pada RPJMD 2013-2018, yaitu :Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal dan Kualitas sertakuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah.

Sementara itu Kondisi eksisting pejabat fungsional perencana di jawa barat, Jumlah dan sebaran pejabat fungsional perencana belum menggambarkan standar komposisi jumlah ideal pada setiap unit kerja, dan belum seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki pejabat fungsional sebagai sumberdaya aparatur berkeahlian pada bidang perencanaan pembangunan; Belum jelasnya rencana kebutuhan jumlah fungsional perencana pada setiap unit kerja; Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas dua tahun kenaikan pangkat dan jabatan oleh para pejabat fungsional perencana.

Transformasi paradigma kesisteman adalah untuk meningkatkan peran dan fungsinya secara maksimal dalam memperkokoh konstruksi perencanaan pembangunan Jawa Barat secara berkualitas dan bermartabat, dengan strategi menentukan pemetaan kebutuhan fungsional perencana pada setiap unit kerja dengan komposisi ideal berbasis team work, sistem pengembangan karir, sistem Pengendalian Kinerja dan Jaminan Kesejahteraan yang Bermartabat, pengendalian kinerja berbasis keluaran kerja untuk prestasi dan kesejahteraan, penguatan Instansi Pembina melalui pembentukan Majelis Etik Fungsional Perencana.

Selain Kepala Bappeda Jabar, agenda tersebut juga diisi oleh 2 narasumber yakni kepala lembaga demografi Dr. Sonny Heri Budianto serta dari Bappenas Dr. Haryanto. Sementara itu, agenda diakhiri dengan pembagian kelompok diskusi untuk membahas pendayagunaan pejabat fungsional pemerintah Jabar.