Ketimpangan Menjadi Perhatian Khusus untuk Dokumen RPJMD Jawa Barat 2018-2023
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 14 Nov 2018 14:17 , Dilihat Sebanyak : 120 Kali

BANDUNG, BAPPEDA JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 di The Trans Luxury Hotel pada Selasa (13/11).

Acara ini dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.UD dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc, Ketua KPK RI Thony Saut Situmorang, Sekretaris Jenderal Kemendagri RI Drs. Hadi Prabowo, M.M, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan RI Ir. Sugihardjo, MSi, Plt. Direktur Pengembangan Bappenas Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. H. Iwa Karniwa, SE., AK., MM., CA., PIA, dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari , S.Sos., MM

Seluruh Peserta forum diberikan form usulan perencanaan pembangunan Jawa Barat yang didasarkan pada Ringkasan RPJMD 2018-2023 yang telah disusun sejak tahun 2017. Seluruh usulan perencanaan dari peserta forum akan menghasilkan dokumen RPJMD 2018-2023, sebagai acuan pembangunan Jawa Barat untuk 5 tahun kedepan. Tidak hanya itu, seluruh masyarakat dari berbagai elemen tanpa terkecuali boleh memberikan ide, gagasan, atau masukan kepada Pemprov Jabar melalui form usulan yang dapat diunduh di website Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, permasalahan Jawa Barat yang paling besar adalah ketimpangan dalam semua dimensi di Jawa Barat. Maka perencanaan pembangunan untuk lima tahun kedepan harus menyelesaikan ketimpangan dari segi layanan dan peradaban bagi Jawa Barat, khususnya di Jabar Selatan yang menjadi wilayah tertinggal.

Selama 5 tahun kedepan ketimpangan wilayah akan diselesaikan Pemprov Jabar melalui akses. Pembangunan Bandara Sukabumi, Bandara Nusawiru yg akan dioptimalkan, reaktivasi kereta api dan pembangunan infrastruktur lainnya.

“Dimana ada konektivitas, disitu ada ekonomi, dimana tidak ada konetivitas, disitu tidak ada pergerakan ekonomi. Jawa barat dalam 5 tahun kedepan harus menjadi provinsi terbaik dalam dunia digital. Jawa Barat akan mendigitalkan pelayanan publik yang masih manual, akan mendigitalkan urusan pendidikan, akan mendigitalkan urusan perdagangan, sehingga dapat menjadi provinsi terbaik di Indonesia” ungkap Gubernur Jawa Barat.

9 Proyek Prioritas Bidang Infrastruktur Transportasi Jawa Barat

  1. Reaktivasi jalur kereta api antara lain: Jalur Bandung-Ciwidey sepanjang 37.4 km, jalur Rancaekek-Tanjungsari sepanjang 12 km , jalur Banjar-Pangandaran-Cijulang sepanjang 82 km, jalur Cibatu-Garut-Cikajang sepanjang 44.37 km
  2. Perpanjangan runaway Bandara Kertajati
  3. Pembuatan road barrier, batas jalan di daerah rawan kecelakaan.
  4. Pembangunan bandara di Sukabumi.
  5. Pembangunan Terminal tipe B
  6. Pembangunan Inland Waterways CBL, Terminal dan pendukungnya.
  7. Pembangunan jalan khusus tambang
  8. Pembangunan pelabuhan Patimban dan Cirebon
  9. Pembangunan Jalur Kereta Api baru yang mendukung pariwisata dan jalur kereta api ganda.

Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 ini juga sekaligus Launching RAD SDGs Provinsi Jawa Barat. Launching ditandai penyerahan buku Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) dari Gubernur Jawa Barat kepada perwakilan Walikota, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, dan Ketua Aisyah Wilayah Jawa Barat.

RAD SDGs Provinsi Jawa Barat adalah landasan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara kolaboratif dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, bersama sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
RAD SDGs diharapkan dapat menjadi acuan sebagai perencanaan pemerintah daerah atau perangkat daerah tentang kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, indikasi program/kegiatan yang disusun secara sistematis, terencana, dan bersinergi antar perangkat daerah bersama-sama dalam rangka mengurangi ketimpangan wilayah, khususnya mengurangi jumlah penduduk miskin guna meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.